Dugaan Korupsi Djuli Mambaya, Praktisi Hukum : Pengembalian Kerugian Negara Tidak Menghapus Tindak Pidana

Anton Raharusun, SH, MH, Ketua Peradi Papua. (Foto : dok. Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA— Pernyataan Kadinas Pekerjaan Umum , Djuli Mambaya (DJM) yang bersedia mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1,7 miliar pasca dirinya ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan terminal type B di Kabupaten Nabire tahun 2016 lalu saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kadinas Perhubungan Provinsi Papua mendapat tanggapan beragam dari beberapa praktisi hukum

Direktur Papua Anti Coruption Investigation, Anton Raharusun menilai logika hukum terhadap pengembalian kerugian negara atas dugaan kasus korupsi, itu sama sekali tidak menghapus tindak pidananya.

Justru menurut Anton, dengan bersedia mengembalikan kerugian tersebut, maka besar indikasi yang bersangkutan atau tersangka secara tidak langsung mengakui perbuatan pidananya.

“Kalau dia mengembalikan kerugian negara karena jabatannya ya bisa saja di indikasikan ia melakukan tindak pidana yang disangkakan. Artinya secara tidak langsung, dia mengakui perbuatannya,” kata Anton saat diminta tanggapannya soal pernyataan DJM yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan terminal tipe B, di Kabupaten Nabire tahun 2016 lalu, meski menyangkal sangkaan yang di alamatkan kepadanya namun bersedia mengembalikan kerugian negara, sesuai hasil audit BPKP.

Melalui telepon selularnya, Senin (21/5/207) pria yang saat ini menjadi Ketua Persatuan Advokat di Indonesia (PERADI) Papua ini berpendapat, mengembalikan kerugian negarapun sama sekali tidak menghilangkan perbuatan pidana.

“Tindak pidana korupsi, sekalipun ada pengembalian kerugian negara tidak berarti menghapus tindak pidana yang dilakukan. Jadi tidak ada alasan bagi pelaku yang sudah melakukan pidana, meski ada pengembalian, terus berharap dibebaskan dari jerat hukum” kata Anton yang juga menjelaskan ancaman pidana apalagi untuk ASN selalu diberlakukan ketentuan pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi.

Baca Juga:  Persipura Resmi Lepas Jaelany

Menurut Anton Raharusun, jikapun dikembalikan kerugian negara tersebut, itu perlu di pertanyakan sumber dananya dari mana?  Sebab tanggung jawab pengembalian itu bukan pada pribadinya, tapi ini menyangkut uang negara, karena konsekuensi hukum dalam hal ini adalah merugikan negara, maka logika hukumnya tidak mungkin juga mengembalikan itu dengan uang pribadi. Sebab, jikapun dikembalikan maka uang negara itu sebagai barang bukti bukan alat bukti.

“Karena gini kalau perkerjaan dilakukan sesuai kontrak dan selesai maka tentu tidak ada hasil audit sampai merugikan negara, jadi kalaupun di kembalikan, itu gunakan uang negara atau pribadi ? Kan itu pertanyaannya ? Maka dengan bersedia mengembalikan, berarti besar indikasi pelanggaran hukum bahwa yang bersangkutan patut diduga bersalah,” jelas Anton.

Soal ancaman hukuman jika ada pengembalian kerugian negara, Anton berpendapat, memang aparat hukum lebih banyak menggunakan ketentuan pasal 2 dibanding pasal 3. Jadi kalau soal ancaman  pidana dalam ketentuan itu sangat jelas sekali, namun dalam prakteknya, ancaman hukuman yang diberikan bervariasi bahkan terjadi disparitas untuk menyatukan tindak pidana itu.

Ia sendiri, mengaku, setuju kalau tindak pidana korupsi di hukum seberat-beratnya. Namun hendaknya  menggunakan rasionalitas hukum, untuk menerapkan pasal 2 dan 3 itu. Artinya, bahwa bisa saja orang itu di hukum bersalah, tapi secara faktual yang bersangkutan tidak melakukan  tindak pidana korupsi.

Sehingga sering kali aparat penegak hukum, menganggap serta merta yang melakukan perbuatan hukum pidana adalah melanggar hukum, padahal tidak selamanya orangnya di hukum karena perbuatannya. Hal itu, kata Anton lebih disebabkan unsur pembuktian dari unsur pidana itu tergantung pembuktian JPU.

Baca Juga:  Festival Sagu Kwadiware Cetuskan 21 Juni Sebagai Hari Sagu, Layak Jadi Destinasi Wisata Tahunan Papua

Dijelaskan juga, dalam banyak kasus itu, aparat hukum lebih banyak menggunkan keterangan yang di dapatkan dari hasil audit BPKP. Menurutnya, BPKP sering kali menjebloskan ASN dalam penjara, padahal BPKP bukan lembaga yang berwenang memutuskan adanya kerugian negara.

“Tugas BPKP hanya menghitung pengelolaan keuangan negara, dan jika ada temuan maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang, apakah ke kepolisian ataupun kejaksaan,” jelasnya

Banyak juga kasus, sambung Anton, aparat  hukum lebih banyak menggunakan hasil audit BPKP.  Padahal yang berwenang melakukan audit adalah BPK.

“menurut saya ini menyalahi konstitusi kita. BPKP sebenarnya hanya melakukan audit investigatif dan hasilnya diserahkan kepada pihak yang berwenang” katanya mengusulkan sebaiknya lembaga BPKP di bubarkan saja, karena tidak berfungsi secara maksimal, dan lebih baik kembali menggunakan Inspektorat saja.

Seorang praktisi hukum lainnya yang enggan di korankan namanya, mengatakan bahwa memang benar BPKP tidak punya kewenangan menetapkan kerugian negara, tetapi apabila ada permintaan khusus dari aparat hukum (kepolisian, kejaksaan), maka BPKP dapat melakukan audit ulang, dan hasil audit BPKP itulah yang di gunakan aparat hukum untuk menetapkan adanya kerugian negara.

“yah saran saya, kalau Djuli Mambaya keberatan ditetapkan sebagai tersangka, karena sudah melaksanakan semua rekomendasi BPK sesuai aturan, kan ada mekanisme pra peradilan, tinggal pra peradilan aja untuk membuktikan apakah sah penetapan dirinya sebagai tersangka atau tidak, soal kewenangan BPKP, apabila ada masyarakat mengadu ke penegak hukum adnaya dugaan tipikor, atas permintaan kepolisian BPKP dapat melakukan audit khusus meskipun sebuah proyek sudah di audit oleh BPK dan dinyatakan bersih, karena hasil audit BPK misalnya WTP, bukan berarti tidak ada korupsinya loh !”, jelas seorang praktisi hukum yang enggan di korankan namanya di Jayapura kepada Lingkar Papua.

Baca Juga:  Murid Madrasah Ini Dua Kali Sabet Medali Perunggu Kejuaraan Matematika Internasional

Djuli Mambaya mengaku siap mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1.7 miliar, terkait dugaan korupsi pekerjaan pembangunan terminal penumpang tipe B, di Kabupaten Nabire.

“Saya memang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Tipikor Polda Papua. Terkait dengan itu saya tetap patuhi dan hargai kinerja Tipikor yang meminta bantuan BPKP,” kata Djuli sebagaimana di kutib dari Tabloidjubi.com, Minggu (20/5/2018).

Djuli mengaku pembangunan terminal Nabire ini sudah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2016. Hasil pemeriksaan menyebutkan terdapat kekurangan volume pekerjaan pada divisi struktur dengan jenis pekerjaan beton K-350, senilai Rp169.554.554,04, dan sudah dikembalikan ke kas negara melalui Bank Papua nomor rekening 1000102065776 pada 28 April 2017.

“Tetapi berdasarkan laporan masyarakat dan pemeriksaan BPKP ada lagi temuan senilai Rp1,7 miliar. Saya baru tahu ini semua ketika diantarkan surat tersangka dan itu pun pemberitahuan soal kerugian disampaikan secara lisan,” kata Djuli

Sementara Direskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Edy Swasono mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus tersebut.

Ketiga tersangka itu masing-masing DJM selaku  pengguna anggaran, YYY selaku PPTK, JAS sebagai penyedia Jasa/Kontraktor dan SRU sebagai Konsultan Pengawas. Penetapan tersangka dilakukan setw

Untuk kelanjutan perkaranya, kata Edy, pihak penyidik menjadwalkan pekan depan untuk pemeriksaan lanjutan. “rencana pemanggilan dan pemeriksaan para tersangka minggu depan,” kata Edy melalui pesan Whatsapp, Sabtu (19/5/2018). (***)

Reporter        : Titie
Editor             : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

2 Comments

  1. Kasus ini layak dikembangkan oleh penyidik karena Tersangka ini sering menjadi sponsor tunggal di iven2 di Sulawesi Selatan bahkan bertaraf nasional. Darimana dia mendapatkan dana sebanyak itu?

  2. Kasus ini layak dikembangkan oleh Penyidik dan PPATK untuk membongkar kasus2 lainnya yg blm terungkap karena Tersangka ini dikenal sangat royal dan sering menjadi sponsor tunggal di berbagai iven di Sulawesi Selatan dan Jakarta dan diliput media. Dia jg selalu ditemani istri dlm setiap perjalanan keluar daerah dgn tiket pesawat VIP ditemani ajudan2 dan kaki tangannya. Iven2nya bahkan bertaraf nasional memecahkan rekor2 MURI dan diliput media. Lalu darimana dia sebagai seorang PNS memperoleh dana dana sebanyak itu? Memiliki dua ajudan pribadi, satu sopir dan beberapa kaki tangan peliharaan yg ikut terjun pengelolaan proyek2.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*