Komposisi Timsel Dinilai Langgar PKPU, Anggota DPRP Ini Pertanyakan Independensi dan Wacanakan Rekrut Ulang

Boy Markus Dawir, anggota DPRP (Foto : Titie/ Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA— Sesuai pasal 6 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tentang Pembentukan, Susunan dan Keanggotaan Tim Seleksi (Timsel) KPU diatur bahwa anggota Timsel berasal dari tiga unsur yakni unsur akademisi, professional dan unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas.

Sedangkan bila melihat komposisi dan keanggotaan Timsel KPU Provinsi Papua yang tengah bekerja saat ini di nilai tidak memenuhi unsur – unsur sebagaiman diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2018, sehingga dinilai jelas – jelas melanggar PKPU, karena kelima anggota Timsel di isi dari kalangan akademisi semua, yakni Dr. Hans Z. Kawai, SE, M.Si, Dr. Frans Agustinus Asmuruf, M.Si, Henderina Morin, SE, MPA, Eduard Metusala Johanis Kocu, S.IP, M.Si, dan Prof. Dr. H.R. Partino, M.Pd.

Bahkan soal independensi dan kecakapan kelima Timsel KPU Papua yang sudah bekerja saat ini juga dipertanyakan, karena Timsel sempat meloloskan secara administrasi salah seorang calon anggota KPU padahal calon dimaksud adalah anggota partai politik, untungnya yang bersangkutan gugur di kesehatan.

Hal tersebut di soroti oleh anggota DPRP, Boy Markus Dawir (BMD) sehingga ia meminta tahapan seleksi yang tengah dilakukan oleh Timsel saat ini sebaiknya dihentikan KPU RI dahulu, karena ke depannya putusan Timsel berpotensi menuai gugatan karena ada dugaan melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 07 Tahun 2018 terkait pembentukan Timsel KPU.

Baca Juga:  Papua Darurat Kemanusiaan ?

“dengan adanya temuan ini, kami berharap ditindaklanjuti oleh KPU RI, dengan memulai tahapan pemilihan anggota KPU Papua periode lima tahun mendatang, dari tahap awal lagi, agar tidak bermasalah nantinya”, kata Boy Markus Dawir.

Menurutnya dengan bisa lolosnya ‘orang partai’ dalam tahap administrasi, tes tertulis itu menunjukkan juga bahwa Timsel bekerja tidak cermat, dan diragukan independensinya, apalagi mereka semua tidak memenuhi unsur (komposisi-Red) yang di sebutkan dalam PKPU, jadi pantas kalau ada yang meragukan independensi Timsel.

“Ada nama Yahya Elrado yang notabene terkait dengan parpol, lolos seleksi administrasi dan tes tertulis, untungnya yang bersangkutan gugur di tahapan kesehatan,” katanya.

Dengan di loloskannya satu nama yang terkait dengan politik itu, sudah menjadi salah satu bentuk ketidakcermatan Timsel, dan ini tentu merugikan calon yang lain.

Menurut BMD, jika hari ini ada sekian banyak yang terkait dengan parpol di loloskan, sementara ada sekian banyak calon yang ingin mengabdikan diri di KPU dan di gugurkan, hal tersebut sama saja dengan melanggar hak azasi calon lainnya.

“kalau memang mau gugurkan, berarti calon-calon yang terlibat parpol harus di gugurkan, satu nama tadi sudah menjadi contoh, kalau syarat lima tahun terakhir tidak terlibat dalam Parpol, itu artinya Timsel sudah melakukan kesalahan sebab rentang waktu Pileg sampai saat ini masih empat tahun dong,” kata BMD mempertanyakan kinerja Tim Seleksi yang meloloskan nama tersebut.

Baca Juga:  Demokrat Terganjal Ketidakhadiran Lukas Enembe, Hanura Terhambat KTA Hengky Kayame

Soal akhir masa jabatan KPU Papua saat ini yang tinggal beberapa bulan kedepan, menurutnya itu bukan menjadi persoalan karena sudah menjadi tanggung jawab KPU RI.

“Jadi kalau nantinya sampe tanggal 7 Juli KPU Papua belum terbentuk, maka KPU RI bertanggung jawab untuk take over tugas KPU Papua hingga ada KPU baru,” katanya

Ia mengatakan meski tanggung jawab tersebut diserahkan kepada KPU RI, terkait dengan pelaksanaan Pilkada Gubernur Papua, bukan menjadi persoalan sebab KPU sudah bisa, apalagi dalam pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah di Papua, KPU Papua mengambil alih beberapa tugas KPUD daerah seperti Tolikara, Kabupaten Jayapura, Yapen Waropen, Kabupaten Jayapura bahkan untuk Pilkda 2018 juga ada beberapa kabupaten yang ditangani oleh KPU Papua.

“Jadi secara struktur KPU, kalau KPUD bermasalah bisa diambil alih oleh KPU Provinsi demikian juga jika KPU Provinsi bermasalah bisa diambil alih oleh KPU RI,” kata Boy Dawir berharap dengan adanya pentahapan ulang perekrutan Anggota KPU Papua nantinya, Timsel akan lebih transparan dan menyeleksi calon dengan cara baik, bermartabat, jujur dan adil dalam menentukan siapa saja yang bisa lolos.

Baca Juga:  Ini Kisahnya, Bupati Pegunungan Bintang Bisa Lolos Dari Amuk Massa dan Aksi Bakar Rumahnya !

Prof. Paratino, salah satu anggota Timsel KPU Papua yang di konfirmasi Lingkar Papua, Rabu (23/5/2018) terkait di loloskannya calon anggota KPU Papua yang terindikasi ‘orang partai’ yang gugur karena kesehatan, mengatakan Timsel bekerja sesuai data dan fakta serta tetap mengacu pada aturan. Semua pengaduan masyarakat tetap di verifikasi, jika ada calon yang terkait dengan parpol tetap di coret.

“Untuk itulah kami membuka masukan dari masyarakat, dan proses ini tidak hanya sampai pada tahap migrasi saja, tapi selama ada pengaduan dengan di serta bukti dan data akan ditindak lanjuti Timsel,” kata Pratikno via selularnya.

Ia mengatakan, ada beberapa nama calon yang telah di coret Timsel, lantaran masih terkait dengan parpol. Sebagai bentuk transparansi, Timsel masih membuka selebar-lebarnya aduan masyarakat, yang selanjutnnya di verifikasi, di cek keberannnya dan dilakukan tindakan.

“Jadi jika ada aduan masyarakat tentang calon A, disertai bukti, baik foto, atau data apa saja yang tidak tendensius setelah kami verifikasi dan data itu benar, maka kami tetap tindak lanjuti aduan itu,” kata Pratikno yang mengaku nama Yahya sebagai calon nomor urut 6 sudah gugur lantaran tidak lolos di tes kesehatan. (***)

Reporter         : Titie
Editor              : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*