Empat Kali WTP, Ini Catatan Khusus BPK RI Atas LKPD Pemprov Papua 2017, Apa Tanggapan DPRP ?

Anggota VI BPK RI Harry Ashar Aziz ketika menyerahkan LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Papua 2017 kepada Ketua DPRP Yunus Wonda dan Penjabat Gubernur Soedarmo, dimana Pemprov Papua mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Foto : Titie / Lingkar Papua)

LINGKAPAPUA.COM, JAYAPURA– Pemerintah Provinsi Papua kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2017, dalam Rapat Paripurna Istimewa DPR Papua, Selasa (22/5/2018). BPK RI memberikan predikat WTP menjadi keempat kalinya bagi Provinsi Papua sejak 2014 silam.

Penyerahan ini, dilakukan oleh Harry Azhar Azis, Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kepada Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda dan Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo dalam rapat paripurna istimewa itu.

Harry Azhar Azis yang sebelumnya adalah ketua BPK RI, tetapi harus lengser karena namanya tersangkut dalam ‘Panama Paper”, daftar pejabat Indonesia yang diduga memiliki kekayaan tersembunyi di Panama itu mengatakan, berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov Papua tahun anggaran 2017.

“Pemeriksaan ini untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemprov Papua tahun 2017. Alhamdulillah, hasilnya dapat diserahkan ke DPR Papua dan Gubernur Papua, yang terdiri dari tiga laporan utama yakni LHP atas LKPD tahun 2017 dan LHP atas sistem pengendalian internal dan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. BPK berkeyakinan untuk memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov Papua tahun 2017,“ kata Harry Ashar Aziz.

Menurutnya, pencapaian opini WTP kali ini, menunjukkan komitmen Pemprov Papua beserta jajaran SKPD terhadap kualitas keuangan yang dihasilkan. Tentu tak lepas dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan dan dukungan DPR Papua dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Baca Juga:  Rusuh di Rutan Mako Brimob Depok, Bocor di Sosial Media, Polisi Bantah Ada Korban Jiwa

Kendati begitu, lanjut Harry Ashar Aziz, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian khususnya bagi anggota DPR Papua dan Pemprov Papua yakni honorarium belum seluruhnya didukung dengan keputusan Kepala Daerah dan Gubernur Papua, belum menetapkan Standar Biaya Honorarium.

Selain itu, Pemprov Papua belum berkoordinasi secara optimal dengan pemerintah kabupaten/kota terkait penyerahan sarana dan prasarana serta dokumen terkait pengalihan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten ke provinsi.

Juga realisasi bantuan hibah dan bantuan sosial belum sesuai Permendagri 21 Tahun 2011, antara lain penerima tidak terdaftar dalam NPHD dan ketetapan Gubernur dan penerima belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana.

“Penyaluran beasiswa mahasiswa unggul Papua belum tertib, antara lain Pemprov Papua belum menetapkan dasar hukum pemberian bantuan keuangan dan terdapat selisih sisa kas pada rekening penyaluran,“ jelas Harry Ashar Aziz lagi.

Diakui, BPK telah memeriksa laporan keuangan Pemprov Papua yang meliputi pendapatan dengan realisasi sebesar Rp 13 triliun dari anggaran sebesar Rp 14,11 triliun. Belanja dan transfer dengan realisasi sebesar Rp 13,3 triliun dari anggaran sebesar Rp 15,65 triliun. Total aset sebesar RP 21,18 triliun. Equitas sebesar Rp 20,82 triliun. Pendapatan LO sebesar Rp 12,99 triliun dan beban LO sebesar Rp 11,54 triliun, serta surplus sebesar Rp 1,545 miliar.

Dikatakan, berdasarkan hasil pemantauan tindaklanjut per Desember 2017, atas rekomendasi BPK untuk laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2016 dan sebelumnya, mengungkapkan bahwa terdapat 1.256 rekomendasi senilai Rp 1,36 triliun.

Baca Juga:  Sudah Rampung 88%, PSI Papua Siap Hadapi Verifikasi KPU

Dari jumlah rekomendasi itu, sebanyak 1.050 rekomendasi senilai Rp 1,04 triliun atau 84,6 persen telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang menunjukkan meningkat signifikan dari tahun 2016 yang hanya 34 persen.

Sebanyak 42 rekomendasi senilai Rp 1,75 miliar atau 3,34 persen belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindaklanjut. Sebanyak 63 rekomendasi sebesar Rp 194,35 miliar atau 5,02 persen belum ditindaklanjuti. Dan, 101 rekomendasi senilai Rp 119,35 miliar atau 8,04 persen tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

“Kami mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemprov Papua atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2017, yang sebagian besar sesuai action plan yang dibuat Gubernur Papua, sehingga dalam LKPD tahun 2017 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan,“ paparnya.

Ditambahkan, BPK RI akan tetap mendorong Pemprov Papua untuk melakukan perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten.

“Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat disimpulkan bahwa penyusunan keuangan Pemprov Papua tahun 2017 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual dan telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material serta telah menyusun dan merancang unsur pengendalian internal yakni lingkungan pengendalian penilaian resiko,“ imbuhnya.

Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo menambahkan, jika perolehan opini WTP keempat kalinya yang diraih Pemprov Papua, merupakan prestasi.

“Mengenai opini BPK, atas laporan keuangan Pemprov Papua dalam 4 tahun terakhir ini dinilai semakin membaik,“ kata Soedarmo.

Hasil itu, kata Soedarmo, tidak terlepas dari usaha dan kerja keras dari semua pihak, terlebih lagi dengan keberadaan KPK RI yang telah mendorong Pemprov Papua melalui sejumlah rencana aksi yang dibuat dan disepakati bersama untuk bersungguh-sungguh untuk melaksanakan program pemberantasan korupsi, yang diwujudkan melalui e-Goverment.

Baca Juga:  12 Tahun Mati, Akhirnya RAPI Keerom ‘Bangkit Dari Kubur’

“Pemprov Papua juga akan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK,“ kata Penjabat Gubernur.

Terkait catatan khusus BPK RI atas sejumlah temuan, menurut Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly, SE, MM Pemerintah Provinsi Papua harus menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, menurutnya, rekomendasi itu sebagai titik masalah, maka itu pemerintah dan DPRP sama-sama bertanggung jawab menyelesaikan masalah itu.

“Terhadap rekomendasi BPK itu harus ditindaklanjuti, Sekda selaku TAPD, dan DPRP juga perlu melalui tugas pengawasannya  harus melihat dan memantau sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua dalam menyelesaikan rekomendasi BPK tersebut,” kata Carolus Bolly, SE, MM kepada wartawan, Selasa (23/5/2018) malam.

Menurut Carolus, soal honorarium yang menurut BPK perlu ada regulasi dan ditetaokqn dengan SK Gubernur, SK Penetapan terhadap penerima beasiswa termasuk soal dana hibah yang belum ada pertanggung jawabannya, menurut Carolus catatan – catatan tersebut semestinya di perbaiki oleh Pemerintah Provinsi Papua.

“Harus didorong oleh pemerintah agar pertanggung jawabannya dana hibah oleh penerima itu harus segera di masukkan, mereka sudah terima uangnya maka harus ada pertanggung jawaban penggunaannya,” kata Carolus menambahkan dana hibah ini lebih banyak diberikan kepada organisasi yang diakui sah oleh pemerintah, seperti bantuan keagamaan, organisasi kemasyarakatan.

Carolus Bolly, SE, MM yang juga merupakan Sekretaris DPD Demokrat Papua tersebut juga mengapresiasi bahwa empat kali capaian WTP dari BPK merupakan kerja keras dan prestasi di era kepemimpinan Lukas Enembe – Klemen Tinal selama menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di periode pertama, karena baru di era keduanya Pemprov Papua bisa meraih prestasi WTP dimaksud. (***)

Reporter         : Titie
Editor             : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*