Terima Penghargaan UHC JKN-KIS, Bupati Keerom Komitmen Berikan Layanan Kesehatan Yang Lebih Baik

Bupati Keerom, Muh. Markum, SH, MH, MM ketika menerima penghargaan UHC JKN-KIS dari Presiden Joko Widodo yang diserah terimakan oleh Mendagri Jhajo Kumolo, Kamis (24/5/2018) di Istana Negara. (Foto : Ist)

LINGKARPAPUA.COM, KEEROM— Kabupaten Keerom menjadi salah satu dari 120 kabupaten / kota dan 4 provinsi se- Indonesia yang mendapatkan apresiasi penghargaan dari Presiden RI, Joko Widodo dalam Program Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (UHC JKN – KIS) Tahun 2018 di Istana Negara, Kamis (24/5/2018) kemarin.

Penyerahan penghargaan tersebut diterima oleh Bupati Keerom, Muh. Markum, SH, MH, MM yang diserah terimakan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo mewakili Presiden Joko Widodo

Dimana menurut Mendagri dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 494 kabupaten/kota memiliki program Jamkesda, dan per 1 Mei 2018 sebanyak 493 kabupaten/kota telah mengintegrasikan Jamkesdanya ke dalam Program JKN-KIS dengan total peserta sebanyak 25.135.748 jiwa.

Penghargaan yang diterima Bupati Keerom tersebut karena berdasarkan penilaian pemerintah pusat karena Keerom dinilai berhasil membangun dunia kesehatan terutama dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang menggunakan layanan BPJS.

Baca Juga:  Willem Wandik Usulkan Perlunya Perpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur PON 2020 di Papua

Dimana pemberian UHC JKN-KIS karena saat ini hampir sebagian besar masyarakat Kabupaten Keerom telah terdaftar dan menjadi peserta dari JKN-KIS yaitu layanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk dibanggakan saja tapi ini menjadi pendorong agar kita kedepan harus berjuang keras bagaimana pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa lebih baik lagi,” kata Bupati Keerom kepada Lingkar Papua melalui saluran telepon, Kamis, (24/5/2018).

Bupati berharap kedepan seluruh masyarakat di Kabupaten Keerom yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS mendapatkan layanan kesehatan gratis yang lebih baik.

“Saat ini kita sudah bekerjasama dengan BPJS. Dan kedepan akan terus kita tingkatkan”, kata Muh. Markum, Bupati Keerom.

Sedangkan kepada BPJS, Bupati berharap untuk terus memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat Kabupaten Keerom.

“Saya ucapkan terima kasih dan ini sebagai tanda kita terus berjuang untuk kesehatan lebih baik,” kata Bupati Markum.

Baca Juga:  Hilirisasi Tambang Dorong Indonesia-sentris

Dalam sambutannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengemukakan kegiatan Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 dapat menularkan semangat menuju cakupan kesehatan semesta untuk negeri tercinta ini kepada Pemda lainnya untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Serta senantiasa menjaga keberlangsungan kepesertaan Program JKN-KIS serta mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berkeadilan sosial.

Ia juga mengatakan upaya ini merupakan wujud sikap gotong royong yang harus dipupuk dan pertahankan karena merupakan falsafah kehidupan berbangsa Indonesia.

“Ke depan juga diharapkan tidak ada lagi Jamkesda, karena semuanya terintegrasi menjadi satu program nasional, yakni JKN-KIS. Bila Pemda ingin memiliki Jamkesda yang dibiayai dari APBD, ada baiknya untuk mengcover program komplementer (pelengkap) yang belum dijamin dalam program JKN-KIS. Dengan memiliki JKN-KIS, peserta bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Sedangkan Jamkesda hanya berlaku di daerah yang bersangkutan. Ini harus dipahami, bahwa JKN-KIS ini menguntungkan buat warganya, kalau ada bepergian ke luar kota atau ada anaknya pendidikan di kota lain, kartu JKN – KIS ini bisa dipergunakan waktu jatuh sakit,” papar Fachmi.

Baca Juga:  PDIP dan Gerindra Resmi Tarik Diri dari Pansus, Tapi Anggota Dewan Ini Ogah Mundur

Sementara itu, Tjahjo Kumolo juga mengingatkan kembali terkait implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program JKN-KIS, khususnya instruksi pada Gubernur dan Walikota.

Dalam Inpres tersebut, para Bupati dan Walikota diperintahkan untuk mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan Program JKN, memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam JKN-KIS, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dengan SDM yang berkualitas, memastikan BUMD untuk mendaftarkan dan memberikan data lengkap dan benar serta kepastian pembayaran iuran bagi pengurus dan pekerjanya, serta memberikan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN-KIS.

Untuk memastikan Bupati dan Walikota melaksanakan amanat Inpres Nomor 8 tahun 2017 tersebut Presiden menginstruksikan para Gubernur untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota. (***)

Reporter         : Alfred Kaempe
Editor             : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*