Artidjo Alkostar, ‘Pendekar Hukum’ dari Situbondo!

Artidjo Alkostar, Hakim Agung, Ketua Kamar Pidana di Mahkamah Agung sejak empat hari lalu telah memasuki masa pensiun, ‘pendekar hukum’ yang anti suap, tegas, dan ditakuti oleh para koruptor. berikut beberapa koruptor yang jadi saksi ‘kegalakan’nya selama menjadi Hakim Agung. (Foto : metrotv.news.com)

Namanya bagi para koruptor adalah ‘malapetaka’, berapa koruptor yang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jangan pernah bermimpi akan mendapatkan vonis ringan apalagi bebas, apabila berkas kasusnya sampai di meja Artidjo, pasti hukuman bertambah. Suap dan sogokan, apalagi ancaman tak mempan bagi Hakim yang lurus dan bersih ini, tapi empat hari lalu, 22 Mei 2018, ‘Sang Pendekar Hukum” itu purna bakti, akankah ada Artidjo lainnya setelah dia ?

Oleh    : Nugroho / Walhamri Wahid

Cita – cita awalnya masuk di Fakultas Pertanian, namun karena terlambat mendaftar, hingga akhirnya terpaksa kuliah di jurusan hukum Universitas Islam Indonesia (UII), namun ‘keterpaksaan’ itu membuatnya jatuh cinta dan menunjukkan totalitasnya pada dunia hukum dan upaya – upaya penegakan hukum di Indonesia.

Itulah Artidjo Alkostar, lelaki kelahiran Situbondo, 21 Mei 1949 itu ibarat seorang ‘Pendekar” dalam dunia silat yang akan berpegang teguh dan pendirian kukuh untuk sebuah kebenaran yang ia yakini, ia dikenal tegas dalam menangani perkara dan selalu berpegang teguh pada pendiriannya dalam menangani kasus, sehingga tidaklah mengherankan bila beberapa kasus besar pernah di tanganinya, khususnya kasus korupsi yang melibatkan ‘orang – orang penting’ di Republik ini, namun sebagai Hakim, putusan Artidjo Alkostar seakan tidak ‘tergoda’ dengan kesilauan nama – nama besar para koruptor tersebut

Tidak sedikit terdakwa perkara korupsi yang ditanganinya dijatuhi hukuman berat. Salah satunya menambah hukuman terhadap pengacara kondang OC Kaligis dari tujuh tahun menjadi 10 tahun. Kasus lainnya yang ditangani adalah perkara mantan anggota DPR RI Angelina Sondakh, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan juga mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Bahkan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar juga menjadi saksi “galaknya” Artidjo yang menolak kasasinya. Artidjo memperkuat putusan sebelumnya, yakni hukuman seumur hidup terhadap Akil Mochtar.

Setelah 18 tahun berkarier di Mahkamah Agung (MA), dan menjabat sebagai Ketua Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Indonesia sejak 2014 hingga akhir masa pensiun, mantan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) itu memasuki masa pensiun pada 22 Mei 2018 di usianya yang memasuki 70 tahun.

Seperti dilansir detik.com, selama 18 tahun menjadi Hakim Agung, ia menangani banyak perkara menonjol, mulai dari mantan Presiden Soeharto, Antasari Azhar, hingga Ahok.

Dalam catatan detikcom, Selasa (22/5/2018), Artidjo mulai memegang palu hakim agung sejak awal tahun 2000. Namanya disodorkan oleh Menteri Kehakiman kala itu, Yusril Ihza Mahendra.

Setelah itu, ia memegang perkara-perkara besar. Seperti kasus mantan presiden Soeharto. Saat itu kasus Soeharto ditutup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) karena Soeharto menderita sakit permanen.

Baca Juga:  Ketua Tim Kampanye : Kita Akan Menangkan LUKMEN Tanpa Black Campaign

Jaksa kasasi dan perkara itu diadili oleh Syafiuddin Kartasasmita (Ketua Muda MA bidang Pidana), Sunu Wahadi, dan Artidjo. Ketiganya menyatakan penuntutan JPU terhadap terdakwa HM Soeharto sudah dapat diterima dan memerintahkan JPU melakukan pengobatan terhadap terdakwa sampai sembuh atas biaya negara. Setelah sembuh, terdakwa dapat dihadapkan kembali ke persidangan. MA juga menyatakan melepaskan terdakwa dari tahanan kota dan membebankan biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan kepada negara.

Setelah kasus Soeharto, Artidjo terus menangani perkara besar lainnya. Salah satunya Antasari Azhar. Di tingkat kasasi, Artidjo tetap menyatakan Antasari Azhar bersalah. Majelis kasasi itu terbelah. Hakim agung Surya Jaya menilai Antasari tidak bersalah sama sekali.

“Keterangan Sigit yaitu “terdakwa bilang harus ada tindakan konkret untuk menyelesaikan teror, ancaman”, tidak dapat dikatakan suatu bentuk penganjuran. Makna kalimat itu agar supaya dilakukan tindakan nyata untuk memberi rasa aman bagi Antasari terlepas dari teror atau ancaman,” ujar Surya, seperti dikutip dari detik.com, Selasa (22/5/2018).

Dunia kedokteran juga sempat digegerkan oleh ketokan palu Artidjo. Pangkalnya, Artidjo menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada dr Ayu karena dinilai lalai saat mengoperasi pasien sehingga pasien meninggal dunia. Padahal kolega dr Ayu menilai dr Ayu dalam melakukan operasi caesar sudah sesuai dengan prosedur.

Demo besar-besaran para dokter digelar di Jakarta dan seluruh penjuru Indonesia, khusus di Jakarta, mereka menggeruduk Mahkamah Agung (MA).

Pada Februari 2014, MA menganulir vonis Artidjo itu. Majelis PK terdiri dari M. Saleh sebagai ketua majelis, dengan anggota Surya Jaya, M. Syarifuddin, Margono, dan Maruap Dohmatiga Pasaribu. Dalam putusan PK tersebut, Surya Jaya berbeda pendapat dan sependapat dengan Artidjo, yaitu dr Ayu bersalah.

Kasus terakhir yang menarik perhatian publik dan ditangani Artidjo adalah saat menjadi Ketua Majelis PK atas terdakwa Ahok. Putusan itu diketok secara bulat oleh Artidjo Alkostar, Salman Luthan, dan Margiatmo. Ketiganya menyatakan tidak menemukan kekhilafan dalam putusan Ahok.

Seperti dilansir tirto.id, putra berdarah Madura ini menamatkan pendidikan SMA, di Asem Bagus, Situbondo, ia kemudian hijrah ke Yogyakarta untuk melanjutkan studinya. Menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universtas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta adalah sebuah kebetulan bagi Artidjo.

Berbekal ilmu eksakta ketika SMA dulu, Artidjo awalnya justru ingin masuk Fakultas Pertanian. Apa daya, kesempatan untuk mendaftar sudah ditutup. Artidjo lantas mendaftar Fakultas Hukum UII yang masih terdengar asing baginya. Tak disangka, ia rupanya betah mempelajari ilmu hukum.

Setelah berhasil menyandang gelar Sarjana Hukum dari UII pada 1976, Artidjo mantap menjadi dosen di almamaternya hingga saat ini. Ia mengisi mata kuliah Hukum Acara Pidana dan Etika Profesi, serta mata kuliah HAM untuk mahasiswa S2. Artidjo melakukan rutinitas mengajar setiap hari Sabtu sejak pagi hingga malam dan kembali ke Jakarta pada Senin pagi.

Baca Juga:  Hongkong Negara Properti Termahal

Selain aktif sebagai dosen, Artidjo juga pernah bergiat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Ia menduduki jabatan sebagai Wakil Direktur sejak 1981 hingga 1983. Setelahnya, ia pun diangkat menjadi orang nomor satu di LBH Yogyakarta sampai dengan 1989.

Antara tahun 1989 dan 1991, Artidjo berangkat ke New York mengikuti pelatihan untuk pengacara mengenai HAM. Ia mengikuti bimbingan di Columbia University selama enam bulan. Berbarengan dengan itu, selama dua tahun Artidjo juga bekerja di Human Right Watch divisi Asia di New York.

Selepas itu, Artidjo pulang ke Indonesia dan mendirikan kantor hukum bernama Artidjo Alkostar and Associates. Bertahan hingga tahun 2000, ia pun harus menutup firma hukumnya. Pada tahun itu pula, ia ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra untuk menjadi Hakim Agung (MA) hingga saat ini.

Selama menggeluti dunia advokasi, penyandang gelar LL.M di bidang hukum internasional tentang HAM dari North Western University, Chicago ini telah terbiasa dengan ancaman. Ketika menjadi pembela kasus Santa Cruz di Dili pada 1992, ia pernah diintai oleh intel hingga diancam supir taksi. Tak hanya itu, sewaktu membela korban penembakan misterius muncul kabar bahwa ada tim yang sudah mengincar Artidjo. Ia akan ditembak ketika kembali ke Yogyakarta.

Ancaman juga datang ketika ia berbeda pendapat saat memutuskan perkara. Salah satunya, kala menjadi Hakim Agung yang menangani perkara korupsi yayasan dengan terdakwa mantan presiden Soeharto. Saat dua hakim lainnya menginginkan perkara tersebut dihentikan, Artidjo justru sebaliknya.

Perbedaan pendapat dengan hakim lainnya tidak terjadi sekali saja. Artidjo tercatat sebagai satu-satunya hakim yang memberikan opini berbeda saat memutus perkara korupsi Bank Bali dengan terdakwa Joko Tjandra. Ketika kedua koleganya setuju membebaskan terdakwa, Atidjo menolak kesepakatan itu. Ia bersikeras agar opini penolakannya masuk dalam putusan. Itu ia lakukan sebagai bentuk pertanggungjawabannya pada publik dan DPR.

Bukan hanya ancaman, upaya menyogok dan menyuap juga sudah sering dilakukan oleh pihak – pihak berperkara, karena tidak mempan secara langsung mereka mencoba masuk lewat kerabat dan keluarga Artidjo di Situbondo, Jawa Timur.

“Tidak perlu saya sebut perkaranya. Pokoknya diiming-imingi lah,” tutur Artidjo, dikutip dari sindonews.com,

Mantan pengacara Human Right Watch ini menjelaskan, selama menjadi Hakim Agung, keluarganya mengetahui apa yang dikerjakannya.

Baca Juga:  Cedera, Pugliara Dilepas Persipura

“Keluarga tahu semua pekerjaan saya, enggak pernah mengganggu saya. Mungkin saudara kandung saya belum pernah menginjak Mahkamah Agung,” kata Artidjo lagi kepada sindonews.com.

Bukan hanya suap yang ditolak, penghargaan yang diberikan oleh beberapa lembaga kepadanya juga di tolak, termasuk dari almamaternya Universitas Islam Indonesia (UII) ia tolak

“Saya itu kan pernah mau diberi award dari UII dari almamater saya. Saya tolak. Ada juga dari Jakarta, tidak perlu saya sebutkan siapa yang memberikan award juga. Saya tolak juga. Itu saya kira, hakim itu harus bebas dari harapan-harapan yang berpotensi untuk mempengaruhi independensi,” tutur Artidjo kepada sindonews.com di Media Center MA, Jakarta, Jumat (25/5/18).

Berkat putusan dan idealismenya, Artidjo Alkostar memiliki reputasi yang baik. Ia dikenal sebagai hakim yang jujur dan bersih, pada 21 Mei 2018, Artidjo pensiun dari profesinya sebagai hakim. Dengan begitu, sejak tanggal tersebut, dia tidak lagi memegang perkara. Namun, secara administrasi, Artidjo masih menjabat sebagai hakim dan sebagai Ketua Muda Kamar Pidana hingga 1 Juni 2018.

Memasuki masa pensiunnya, sejumlah rencana telah di persiapkan Artidjo untuk menghabiskan sisa umur yang diberikan Allah SWT kepadanya.

Seperti dilansir sindonews.com, ada kemungkinan ia akan bermukim di tiga kota, yakni Situbondo, Yogyakarta, Sumenep.

“Saya sudah punya kafe Madurama 1,2,3 di Sumenep,” ucap Artidjo di Media Center Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (25/05/18).

Artidjo mengungkapkan, rumah makan atau kafe miliknya menyajikan masakan Madura. Menurut dia, masakan Madura sudah tidak asing lagi bagi lidah masyarakat Indonesia.

Selain kuliner, Artidjo juga memiliki kesenangan lain seperti memelihara tanaman hias dan hewan. Kesenangannya sebagai obat penawar stres memulihkan ketajaman pikiran, kebugaran rohani dan harmoni jiwa.

“Saya sangat senang memelihara tanaman hias, tanaman obat, bonsai, tanaman buah mangga manalagi dan hewan, kambing, ayam, bekisar, ikan hias dollar di akuarium, ikan alligator di kolam,” tuturnya. (diolah, berbagai sumber)

PROFIL
Nama  
             : Artidjo Akostar
Lahir                : 21 Mei 1949, Situbondo, Jawa Timur

Jabatan            : Hakim Agung, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (2014 – 2016)
Karier              :

  • Wakil Direktur LBH Yogyakarta (1981-1983)
  • Direktur LBH Yogyakarta (1983-1989)
  • Pengacara Human Right Watch divisi Asia, New York (1989-1991)
  • Pendiri Artidjo Alkostar and Associates (1991-2000)
  • Dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana UII (1976-2016)
  • Hakim Agung Mahkamah Agung RI (2000-2016)
  • Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI (2014-2016)

Pendidikan

  • Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, UII, Yogyakarta
  • Master of Laws (LL.M), North Western University, Chicago

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*