Guru Tetap di Daerah THR-nya Tergantung Pemda, Ini 8 Instansi Penerima THR Terbesar

ilustrasi.

LINGKARPAPUA.COM, JAKARTA— Berbeda dengan guru atau pegawai honorer lainnya di lingkungan Pemda yang tidak kebagian Tunjangan Hari Raya (THR), kabar baik bagi Guru Tetap Non PNS yang bertugas di daerah – daerah tetap kebagian THR hanya mekanismenya berdasarkan Keputusan Pemda melalui persetujuan DPRD setempat, dimana THR untuk Guru Tetap tidak termasuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) di daerah terpencil.

“Sesuai Pasal 63 PP No. 58/2005 dan Permendagri No. 13/2006, Pemprov dapat memberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) kepada PNSD, termasuk Guru, berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dan memperoleh persetujuan DPRD,” ujar Sri Mulyani seperti dilansir akun resmi media sosial miliknya di Jakarta yang di kutip Lingkar Papua dari Sindonews.com, Sabtu (26/5/2018).

Menurut Sri Mulyani dalam lansiran Sindonews.com, kebijakan pemberian TPP bagi Guru di masing-masing daerah berbeda-beda. Alasannya ada beberapa daerah yang memberikan TPP dan TPG/TKG kepada Guru, dan ada daerah yang tidak memberikan TPP, karena guru sudah mendapatkan TPG/TKG.

Sedangkan untuk PNS Daerah, termasuk perangkat desa yang berstatus PNS, mendapatkan THR dan Gaji ke-13 sama seperti halnya PNS di Kementerian atau Lembaga (K/L) hanya besarannya disesuaikan dengan penghasilannya.

Lebih lanjut diterangkan olehnya pemberian THR bagi PNS/TNI/Polri merupakan kebijakan untuk mempertahankan daya beli dan kesejahteraan PNS/TNI/Polri yang selama ini secara riil masih mengalami penurunan. Sehingga Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai (take home pay) juga kebijakan yang lebih efisien dan seminimal mungkin menimbulkan dampak terhadap kapasitas fiskal Pemerintah.

Dalam lansiran TribunTimur.com, Presiden RI, Joko Widodo baru-baru ini menandatangani dua Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pensiunan.

Mengenai THR dan gaji ke-13 dalam PP 19/2018 diatur komponen pembentuk THR serta siapa saja yang jadi penerimanya.

Mereka yang dapat menerima THR menurut PP tersebut adalah PNS, prajurit TNI, anggota Polri, termasuk ASN yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri, dipekerjakan di luar instansi pemerintah dan gajinya dibayar oleh instansi induknya, yang diberhentikan sementara, penerima uang tunggu, serta calon PNS.

Baca Juga:  “KATANYA HANYA 500 HEKTAR, TERNYATA YANG DI CAPLOK 50.000 HEKTAR”

Sementara mereka yang tidak menerima THR adalah PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar instansi pemerintah.

Adapun komponen THR terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja yang semuanya setara dengan take home pay satu bulan.

Adapun untuk gaji ke-13, terdiri atas gaji pokok ASN ditambah dengan tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja.

Gaji ke-13 bagi pensiunan berasal dari pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan.

Para pensiunan menerima THR pada tahun ini. Tahun sebelumnya, mereka tidak diikutsertakan sebagai penerima.

Sri Mulyani dalam waktu dekat akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan turunan untuk implementasi pemberian THR dan gaji ke-13.

Rentang waktu untuk pemberian THR ditetapkan akhir Mei hingga awal Juni 2018, sedangkan pemberian gaji ke-13 direncanakan dari akhir Juni hingga awal Juli mendatang.

Khusus untuk THR, pemerintah menyatakan menanggung pajak penghasilannya. Pemerintah juga tidak mengenakan potongan iuran atau potongan lain dalam pemberian THR.

Sebagaimana dilansir TribunTimur.com, pemerintah anggarkan THR bagi PNS serta prajurit TNI Polri dan pensiunan, serta rencana pembayaran gaji dan tunjangan ke-13 untuk tahun 2018 ini senilai Rp 35,76 triliun.

Nilai anggaran THR dan gaji ke-13 meningkat 68,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Anggaran tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018.

Hal itu, disampaikan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati kepada para awak media dalam konferensi pers mengenai THR 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5/2018), sebagaimana dikutip dari laman Kemenkeu.go.id.

“Karena tahun lalu pensiunan tidak mendapatkan THR dan untuk tahun ini, THR-nya termasuk didalamnya adalah gaji pokok sebesar Rp 5,24 triliun. THR untuk tunjangan kinerja adalah sebesar Rp 5,79 triliun.

“THR untuk pensiunan adalah sebesar Rp 6,85 triliun dan gaji ke-13 adalah sebesar Rp 5,24 triliun, tunjangan kinerja ke-13 sebesar Rp 5,79 triliun dan pensiun ke-13 adalah sebesar Rp6,85 triliun,” kata Sri Mulyani menjelaskan.

Baca Juga:  Merry Yoweni, Perempuan Papua Pertama Yang Terjun di Bisnis Tambang

THR yang dibayarkan tahun ini tidak hanya sebesar gaji pokok saja, melainkan juga ditambah tunjangan keluarga sekaligus tunjangan kinerja. PNS yang akan mendapat THR nanti hampir sama seperti take home pay.

Sementara, gaji ke-13 sebesar satu kali gaji pokok, tunjangan, dan lain-lain.

Sebagai langkah selanjutnya, Menteri Keuangan akan membuat Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar proses pencairan gaji ke-13 dan THR dari permintaan pembayaran oleh seluruh satuan kerja kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang dapat dimulai pada akhir Mei hingga selesai pada awal Juni 2018.

“Dengan demikian seluruh PNS, TNI-Polri dapat mendapat dan termasuk pensiunan akan mendapatkan THR sebelum hari raya Idulfitri dimulai pembayarannya adalah akhir bulan ini sampai dengan awal Juni,” kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut, kata dia, “Untuk gaji yang ke-13 direncanakan pengajuan permintaan pembayarannya oleh satuan kerja kepada KPPN dilakukan pada bulan Juni, akhir bulan Juni dan berakhir atau dibayarkan pada awal bulan Juli.”

Gaji ke-13 akan diterima bulan Juli sesuai dengan kebijakan semenjak 10 tahun yang lalu yaitu ditujukan untuk membantu biaya pendidikan tahun ajaran baru anak-anak ASN, PNS Polri dan TNI.

Untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 di kabupaten dan kota dapat menyelaraskan waktu pembayaran yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan dalam hal ini akan ditanggung oleh APBD setempat.

Bila melihat nilai gaji pegawai di beberapa instansi pemerintah, sedikitnya ada 8 instansi / lembaga yang akan mendapatkan take home pay jelang Idul Fitri ini dengan jumlahnya ratusan juta rupiah, karena secara bersamaan mereka mendapatkan gaji rutin mereka, THR dan akan di sambung dengan Gaji 13 usai pelaksanaan Idul Fitri.

Ke delapan lembaga / instani tersebut seperti dilansir TribunTimur.com, diantaranya adalah (1) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dimana di instansi ini sesuai dengan PP Nomor 37 Tahun 2015 tunjangan pegawai dengan pangkat terendah di angka Rp. 5,36 juta / bulan dan yang tertinggi sebesar Rp. 117,37 juta per bulan, belum di tambah penghasilan lainnya.

(2) Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan selain Dirjen Pajak berada di urutan kedua, anak buah Sri Mulyani dengan pangkat terendah tiap bulannya menerima tunjangan minimal Rp 2,57 juta, sedangkan yang tertinggi di angka Rp. 46,95 juta/ bulan.

Baca Juga:  Waspada Flakka, Narkoba Jenis Baru Sudah Menjamah Papua ?

(3) Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga akan mendapatkan THR lumayan tahun ini, dimana pegawai di BPK dengan pangkat terendah tunjangannya sebulan paling kecil Rp. 1,54 juta / bulan dan yang tertinggi Rp. 41,55 juta / bulan.

(4) Pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta juga akan mendapatkan THR yang signifikan, sebagaimana Peraturan Gubernur DKI Nomor 193 Tahun 2015, PNS Pemprov dan Pemkot di DKI Jakarta semuanya di atas rata – rata, dimana tunjangan tertinggi di Pemprv DKI Jakarta mencapai Rp 127 juta.

(5) Tunjangan bagi pangkat terendah di lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp. 1,71 juta sedangkan yang tertinggi bisa mencapai Rp. 32,6 juta / bulan, hal tersebut diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua MA Nompr 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Kinerja Khusus Pegawai Negeri pada MA dan Badan Peradilan di Bawahnya.

(6) Kementerian Hukum dan HAM juga memberikan tunjangan yang besar kepada pegawainya, di mana untuk pangkat terendah tiap bulan mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 2,21 juta / bulan, sedangkan yang pangkat tertinggi mencapai Rp. 27.57 juta / bulan.

(7) Tunjangan bagi pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga cukup besar dimana pegawai dengan pangkat terendah minimal mendapat tunjangan Rp. 1,96 juta / bulan, sedangkan yang pangkat tertinggi bisa medapatkan Rp 26,32 juta / bulan.

Dan di urutan ke delapan, pegawai di lingkungan lembaga anti rasuah, KPK, dimana tunjangan bagi pegawai di lembaga ini yang paling rendah Rp. 3 juta / bulan untuk pegawai pendukung, sedangkan pegawai non jabatan bisa mendapatkan tunjangan Rp 4 juta / bulan sedangkan yang menjabat Kepala Bagian, atau tenaga fungsional administrasi mencapai Rp 8 juta / bulan.

Itu baru tunjangannya loh, di luar gaji pokok dan tunjangan lain – lainya, jadi bisa dibayangkan berapa yang akan di bawah pulang pegawai yang bekerja di 8 lembaga / instansi tersebut tahun ini. (***)

Penulis       : Nugroho
Editor         : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*