Ini Cara Rakyat Malaysia Bantu Pemerintahnya Bayar Hutang Negara Rp. 3.500 Triliun

Tampilan akun sosial media ‘Please Help Malaysia” yang di inisiasi oleh Nik Shazarina Bakti, seorang aktivis HAM dari Sisters in Islam (SIS) di Malaysia untuk menggalang dana rakyat guna membantu membayar hutang pemerintah Malaysia yang sudah mencapai 1 triliun ringgit (Rp. 3.500 Triliun) (Foto : kompas.com)

LINGKARPAPUA.COM, KUALA LUMPUR— Sebuah gerakan social masyarakat melalui aplikasi di dunia maya di canangkan Nik Shazarina Bakti, seorang aktivis HAM dari Sisters in Islam (SIS) di Malaysia untuk menggalang dana masyarakat guna membantu meringankan beban hutang Pemerintah Malaysia di era kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir Muhamad yang harus kelimpungan menanggung beban hutang negara hingga 1 Triliun Ringgit atau setara dengan Rp. 3.500 Triliun.

Seperti di lansir Kompas.com, yang mengutip The Star, Jumat (25/4/2018), Nik Shazarina Bakti membuka akun di GoGetFunding. Dalam laman situs itu, Nik meminta warga Malaysia dan seluruh dunia untuk berkontribusi meringankan utang 1 triliun ringgit, atau Rp 3.500 triliun.

Perempuan 27 tahun tersebut bercerita bagaimana warga Malaysia di masa perdana menteri pertama, Tunku Abdul Rahman, bersatu mengumpulkan dana bagi Malaysia. Mereka dengan rela menyerahkan perhiasan, uang, dan barang berharga kepada Abdul sehingga bisa pergi ke London, Inggris, dan memperoleh kemerdekaan.

Baca Juga:  Serahkan DPA 2018, Markum Ingatkan OPD Segera Bekerja

“Kita bisa berkata kepada anak maupun cucu kita bahwa kita semua berinisiatif untuk menyelamatkan Negaraku Malaysia,” kata Nik, dikutip dari Kompas.com.

Dalam lansiran Kompas.com, The Star memberitakan, kampanye dengan nama ‘Please Help Malaysia telah memperoleh 3.633 dolar Amerika Serikat (AS), sekitar Rp 51,3 juta. Hingga penutupan pada 21 Juli mendatang, kampanye tersebut menargetkan bisa mendapat donasi 100.000 dolar AS, atau Rp 1,4 miliar.

Nik dalam laman itu menyatakan, setelah penutupan, seluruh hasil donasi bakal diserahkan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

“Saya tahu bahwa saya adalah orang asing. Namun, percaya lah, saya tidak akan mengantongi sepeser pun donasi ini,” tegasnya.

Inisiatifnya menuai pujian dari salah satu netizen bernama Marina. “Saya bangga dengan Nik. Jika Anda ingin membantu sekecil apapun, lakukan lah,” tuturnya.

Sebelumnya, Mahathir dalam pernyataan di depan staf kantor perdana menteri berkata, dia menemukan kondisi keuangan Malaysia tidak dipelihara dengan baik.

“Sehingga kita mengalami masalah utang mencapai 1 triliun ringgit. Kita belum pernah menghadapi masalah ini sebelumnya,” katanya. PM berusia 92 tahun itu berujar, dulu Malaysia tidak pernah mempunyai utang lebih dari 300 miliar ringgit. “Tetapi kini mencapai 1 triliun ringgit,” kata Mahathir sehingga dirinya harus mengambil kebijakan dengan memangkas gaji para Menteri hingga 10 persen.

Baca Juga:  Metamorfosis Setahun Lingkar Papua

Seperti di lansir detik.com, Kamis (24/5/2018), di awal pemerintahannya, Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad membuat gebrakan yang jadi sorotan. Dia mengumumkan memangkas gaji seluruh menteri di kabinetnya sebagai upaya mengurangi utang negara yang mencapai 1 triliun Ringgit.

Tak tanggung-tanggung, Mahathir memangkas 10 persen gaji dari masing-masing menteri. Selain mengurangi utang, pemangkasan gaji juga bertujuan untuk mengurangi pembelanjaan pemerintah.

“Saya sudah diberitahu bahwa utang kita sebenarnya 1 triliun Ringgit, tetapi hari ini kita bisa mempelajari dan mencari cara untuk mengurangi utang ini. Potongannya adalah pada gaji pokok menteri. Ini untuk membantu keuangan negara,” ujar Mahathir saat konferensi pers usai memimpin rapat mingguan Kabinetnya yang pertama sejak dilantik menjadi PM pada 10 Mei lalu.

Dilansir Channel News Asia, dilihat dari situs parlemen Malaysia, gaji bulanan perdana menteri yakni RM 22.827 (sekiktar Rp 81,3 juta), wakil perdana menteri RM 18.168 (sekitar Rp 64,7 juta), menteri RM 14.907 (sekitar Rp 53,1 juta) dan wakil menteri RM 10.848 (sekitar Rp 38,6 juta).

Terinspirasi oleh gebrakan Mahathir itulah hingga akhirnya Nik Shazarina Bakti membuka akun di GoGetFunding dengan menggunakan tagline ‘Please Help Malaysia’ untuk menggalang dana masyarakat umum guna memberikan dukungan kepada pemerintah Malaysia melunasi hutang negara.

Baca Juga:  Ada Perjanjian Rahasia Dibalik Jatah 10% Saham Freeport Untuk Papua ?

Bagaimana dengan Indonesia ? apakah perlu rakyat Indonesia juga menggalang dana publik serupa ??

Misbakhun, anggota Komisi XI DPR RI sebagaimana dilansir detikFinance.com, Jumat (25/5/2018) langkah yang ditempuh perdana menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad dalam memangkas utang negaranya tidak perlu ditiru pemerintah Indonesia.

Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengaku tidak setuju jika pemerintah akan mengadopsi cara PM Malaysia dalam rangka mengurangi jumlah utang.

“Saya tidak setuju apabila Indonesia meniru langkah Perdana Menteri Mahathir di Malaysia dengan melakukan pemotongan gaji menteri,” kata Misbakhun saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Ketidaksetujuannya anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini dikarenakan besaran gaji menteri di Indonesia berbeda dengan di Malaysia.

Mahathir Mohamad di awal pemerintahannya akan memotong gaji kabinetnya sebesar 10%. Tujuannya untuk mengurangi utang negaranya yang sebesar 1 triliun ringgit.

“Gaji menteri di Indonesia sangat kecil bila dibandingkan dengan gaji para CEO sektor swasta yang mencapai ratusan juta dan bahkan miliaran per bulannya,” kata Misbakhun.

Mengacu pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2000 gaji pokok Presiden ditambah tunjangan jabatan, Rp 30.240.000 ditambah Rp 32.500.000 menjadi Rp 62.740.030. Wakil Presiden totalnya Rp 42.160.000 dari gaji pokok plus tunjangan, Rp 20.160.000 ditambah Rp 22.000.000.

Sedangkan gaji menteri rata-rata besaranya Rp 18.648.000 yang berasal dari gaji pokok Rp 5.040.000 ditambah tunjangan Rp 13.608.000. (***)

Penulis      : Nugroho
Editor        : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*