Serahkan Sertifikat Gratis, Bupati Keerom Ingatkan Jangan Kredit Untuk Tujuan Konsumtif

Bupati Keerom Muh. Markum, ketika menyerahkan sertifikat tanah gratis program Presiden Joko Widodo kepada perwakilan warga di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. (Foto: Alfred/Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, KEEROM– Sebanyak 558 orang di Distrik Senggi menerima sertifikat tanah yang merupakan program dari Presiden Joko Widodo.

Bupati Keerom Muh. Markum, SH, MH, MM yang menyerahkan sertifikat tersebut mengingatkan kepada pemilik tanah untuk menggunakan sertifikat secara bijak, apalagi jika akan diaggunkan di bank.

“Kalau mau di sekolahkan (diagunkan di bank-Red) itu harus perhitungan yang matang, silahkan jaminkan ke Bank, itu hak bapak dan ibu semua, tapi harus untuk usaha, supaya bisa meningkatkan perekonomian bapak dan ibu sekalian, jangan gunakan untuk keperluan foya – foya dan konsumtif”, kata Bupati Keerom saat menyerahkan sertifikat yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan kunjungan kerjanya di Distrik Senggi, Jumat (25/5/2018).

Baca Juga:  Membaca Peta Politik Pilgub Papua 2018, Menanti Munculnya “Jagoan Baru”

Mengagunkan sertifikat tanah, kata Bupati, sangat beresiko jika tujuannya hanya untuk kebutuhan konsumtif ataupun membeli barang-barang yang tidak berfaedah untuk peningkatan ekonomi. Karena hal itu akan membuat tanah yang diagunkan akan disita bank jika tidak dapat melunasi kredit.

“Saya meminta yang sudah bersertifikat hati-hati kalau di gadaikan di bank, jangan sampai digadaikan di bank hanya untuk beli hp yang bagus, untuik beli mobil lagi, apalagi untuk kawin lagi, itu sangat berbahaya. Silahkan gadai tapi untuk kembangkan usaha, supaya uangnya bisa muter lagi dan tutupi itu setoran bulannya,” kata Muh. Markum, Bupati Keerom mengingatkan.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Keerom, Johanis Buapi mengatakan, sertifikaa tanah yang dibagikan semuanya bebas biaya alias gratis. Untuk itu dirinya meminta kepada masyarakat jika mendapati adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum petugas BPN agar dilaporkan kepadanya.

Baca Juga:  FAKPP Demo Tuding Lukas Enembe Korupsi, Barisan Relawan LUKMEN Nilai Yang Mainkan Isu Takut Kalah

“Semuanya ini gratis karena sudah dibiayai oleh negara, jadi tidak boleh ada oknum dari BPN yang meminta biaya apapun, kalau ada silahkan koordinasi ke BPN dan laporkan ke saya”, kata Johanis Buapi.

Untuk tahun ini, kata Johanis, pihaknya telah membagikan 3.700 sertifikat dari 4.200 sertifikat yang ditargetkan tahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2018 pihaknya ditargetkan untuk mengeluarkan 6000 sertifikat.

“Perkembangan sejauh ini sudah sampai ditahap pengukuran dan pengumpulan data yuridis. Dan kami optimis target 6000 sertifikat tadi bisa tercapai tahun ini”, kata Kepala BPN. (***)

Reporter         : Alfred Kaempe
Editor             : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*