KPU RI dan Elegi Pemilu di Papua

ilustrasi (Foto : inilah.com)

Undang Undang Republik Indonesia No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah payung hukum pertama pelindung demokrasi di Indonesia. Asumsi ini tentu tak dapat ditawar sepanjang belum ada amandemen ataupun Undang-undang baru yang dibuat untuk menggantikannya.

Undang-undang ini juga yang menjadi dasar proses rekrutmen penyelenggara Pemilu (KPU) mulai dari tingkat Pusat  di ibukota Negara sampai RT /RW di kampung/desa/Kelurahan seluruh Indonesia.

Lebih spesifik mendiskusikan tentang penyelenggara Pemilu (KPU), terdapat cukup banyak keunikan dalam proses penentuan dan rekrutmen anggotanya dan Provinsi Papua dapat menjadi contoh kasus.

Sebagai Provinsi dengan perlakuan istimewa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus sepertinya di copy paste oleh KPU RI dalam proses menyiapkan calon komisioner KPU Provinsi Papua.

Hal ini dapat dilihat pada kekhususan Timsel yang dibentuk KPU RI untuk Papua, yang tidak sepenuhnya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 27 ayat 2 UU No 07 tahun 2017 tentang Pemilu, “Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur Akademisi, Profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas”, direduksi oleh KPU RI menjadi satu unsur saja yaitu Akademisi, dengan menanggalkan unsur Profesional dan Tokoh masyarakat yang disayaratkan.

Bukti dari klaim ini secara nyata dapat dilihat pada profil kelima anggota Timsel KPU Papua yang semuanya adalah merupakan Dosen pada Universitas Cenderwasih (Akademisi).

Baca Juga:  Sita 1,2 Ton Cap Tikus Tak Bertuan, Polisi Sinyalir Pulau Kaki Jadi Tempat Penampungan Miras Lokal dari Manado

Mungkin ini perkara sepele, tetapi sesungguhnya menunjukkan ketidakpatuhan penyelenggara Pemilu ditingkat Pusat terhadap Undang-undang dan dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa saja, sekaligus bentuk pelecehan terhadap sumber daya manusia yang ada di Papua.

Bagaimana mungkin KPU RI beranggapan bahwa di Papua tidak cukup tersedia kalangan Professional dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas, sehingga dua unsur ini sengaja tidak diakomodir atau bahkan dihilangkan sama sekali oleh KPU RI dalam proses Rekrutmen Timsel KPU Provinsi Papua.

Buah dari proses rekrutmen Timsel yang tidak taat pada undang-undang sepertinya sudah dapat dipetik saat ini.

Menurut UU No 07 Tahun 2017 pasal 21 ayat 2 tentang persyaratan calon anggota KPU, “Dalam hal calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota seorang Petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.

Merujuk pada pasal 21 ayat 2 diatas, tentu saja menarik untuk dicermati, saat ini terdapat 14 nama calon anggota KPU Papua yang direkomendasikan oleh Timsel KPU Papua, dimana terdapat 3 nama petahana KPU Provinsi Papua yaitu Adam Arisoi, Beatrix Wanane dan Tarwinto yang rekam jejaknya tergambar dengan sangat jelas dalam putusan DKPP RI yang mengindikasikan pada kondisi ketidakpatuhan terhadap UU sehingga mendapatkan Peringatan Keras).

Peringatan Keras dalam amar putusan DKPP tentu saja dapat dterjemahkan pula bahwa terjadi pelanggaran cukup fatal yang dilakukan oleh para calon komisioner petahana, namun tidak dipertimbangkan oleh Timsel calon Komisioner KPU Papua.

Baca Juga:  Efek Pelanggaran HAM dan Solusi, Sebuah Catatan Hari HAM Sedunia 2018

Situasi seperti yang terpetakan diatas, sesungguhnya tak terlalu mengherankan, karena sejak semula proses rekrutmen Timselnya sudah tidak berpedoman pada UU sehingga jika hasil yang dilahirkan oleh Timsel tidak memperhatikan UU juga menjadi sebuah kewajaran pula.

Dalam keadaan sedemikian, apa yang harus dilakukan? Timsel telah mengeluarkan dan memutuskan hasil kerjanya, dan menurut undang-undang selanjutnya menjadi tugas KPU RI untuk memutuskan 7 nama yang menjadi Komisioner KPU Papua yang definitive.

Menghakimi keberadaan 3 komisioner petahana dengan kelolosananya tentu saja bukan sebuah langkah yang bijak, karena lolosnya mereka tentu dengan restu dari Timsel dan pastinya telah memperhatikan UU No 07 Tahun 2017 menurut interpretasi Timsel.

Namun terdapat beberapa pertanyaan krusial yang penting untuk diajukan; Pertama, mengapa tidak ada orang atau lembaga yang mengadukan KPU RI kepada DKPP RI atas perbuatan melawan undang-undang dalam proses rekrutmen Timsel KPU Provinsi Papua,

Kedua, mengapa Komisi II DPR RI tidak segera mengevaluasi kinerja KPU RI yang cenderung mengorbankan dan mencederai harga diri orang Papua dengan pengabaian terhadap keberadaan kelompok professional dan tokoh masyarakat di Papua sekaligus menjadi bukti nyata ketiadaan penghargaan KPU RI terhadap sumber daya manusia yang ada di Papua,

Ketiga, mengingat proses seleksi calon anggota Komisioner Papua yang sedemikian, maka sewajarnya Timsel KPU Papua memaparkan secara terbuka indicator dan standard penilaian yang digunakan untuk menentukan kelolosan seorang calon anggota Komisioner KPU Papua, bukan hanya memunculkan nama tanpa penjelasan mengapa 14 nama tersebut yang lolos, sehingga tidak terkesan membeli kucing dalam karung,

Keempat, Harus ada keberanian KPU RI untuk menyatakan kekeliruan dalam proses rekrutmen komisioner KPU Papua terutama pada proses penentuan Timsel yang juga berarti kesediaan untuk dapat melakukan proses seleksi ulang sehingga menghilangkan sakwasangka dan menjamin proses seleksi yang berintegritas, bersih dan lepas dari KKN, dengan semangat menjalankan amanat UU no 07 tahun 2017.

Lepas dari berbagai persoalan dan tanya yang diajukan diatas, proses demokrasi di tanah Papua harus terus berjalan. Sesungguhnya Intrik, kolusi, dan ketidak patuhan terhadap undang-undang oleh penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru samasekali dialami oleh rakyat Papua. Tentu saja ingatan rakyat Papua tidak terlalu pendek untuk merefleksi hal-hal yang terjadi beberapa waktu yang lampau.

Baca Juga:  Pemerintahan Pegubin Lumpuh, Bandara dan Kantor KPUD di Palang, Warga Minta Mendagri Copot Bupati

Akhirnya, Semoga mimpi mewujudkan demokrasi yang bermartabat di tanah papua tidak terampas oleh kepentingan segelintir orang di pusat kekuasaan dijakarta yang bersenggama dengan segelintir elit pemburu kekuasaan di Papua yang nanti akan melahirkan anak-anak haram berwujud penderitaan bagi masyarakat Papua, seperti yang sudah dan terus dialami sampai saat ini. (Redaksi)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*