Emosional, Yang Tersisa dari Debat Pilgub Papua di TV One

ilustrasi. (Foto : net)

Suasana debat mempertontonkan pertunjukan emosional antar dua kandidat yang sedang bersaing, meskipun dalam skala tertentu masihlah dalam batas kewajaran sebuah debat, sayangnya pertukaran ide dan gagasan yang terjadi sedikit tereduksi pada hal-hal remeh temeh dan sebatas retorika dan permainan kata tanpa makna apalagi solutif

Oleh    : Ade Yamin

Cukup panjang dan menggairahkan pengantar yang dibawakan oleh presenter TV One, Brigita Manohara untuk membuka sesi awal debat.

Sekian banyak kata yang disampaikan konsentrasi saya tertuju pada satu kata yang berulang diucapkan sang moderator, “Kekayaan alam Papua”, dan kebetulan kata tersebut juga menjadi kata pembuka yang diucapkan.

Tema debat yang diusung oleh KPU secara universal mengenai integrasi social dan Papua dalam Bingkai NKRI, hampir tidak tereksplore oleh sang moderator, kecuali pada pertanyaan yang disusun oleh panelis.

Secara substansial beberapa pertanyaan yang terlontar dari panelis yang dibacakan oleh moderator membenarkan bahwa Papua masih dan terus akan bermasalah pada identitas keindonesiaan dan integrasi social dalam masyarakatnya, sehingga perlu ditanyakan kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur bagaimana solusi penanganannya.

Baca Juga:  Rusuh di Rutan Mako Brimob Depok, Bocor di Sosial Media, Polisi Bantah Ada Korban Jiwa

Sesuatu yang terus menerus dibantah oleh banyak pihak yang menyatakan bahwa NKRI final, dan Papua baik-baik saja.

Pertanyaan panelis juga secara terang benderang memberi bukti begitu kompleksnya persoalan Papua, terutama mengenai integrasi dan identitas keindonesiaan masyarakat Papua dan seakan-akan persoalan yang terjadi di Papua adalah murni bersumber dari dalam masayarakat Papua sendiri.

Sungguh sebuah tuduhan yang cukup menohok bagi masyarakat Papua. Basis argumentasi para panelis seakan menegaskan apa yang dipreposisikan oleh Bernarda Materei (2012) yang menyatakan bahwa orang Papua memiliki nasionalisme dan identitas yang ganda, sehingga perlu formulasi untuk penegasan identitas ke-papua-an dalam bingkai NKRI.

Tema debat yang diusung oleh KPU paling tidak membenarkan dua hal, pertama, posisi sejarah integrasi Papua sampai hari ini terus bermasalah sehingga perlu diberi solusi pemecahan masalahnya (sejarah integrasi yang salah?).

Baca Juga:  Pilgub dan KPU Papua, Menapak Jalan Terjal ke Taman yang Indah

Kedua, ada yang keliru pada penanganan konflik-konflik yang bersinggungan dengan integrasi bangsa di Papua dan selalu saja bermuara pada kekerasan yang memakan korban jiwa.

Kembali kepada suasana debat yang terjadi, pertunjukan emosi nampaknya cukup menonjol antar dua kandidat yang sedang bersaing, meskipun dalam skala tertentu masihlah dalam batas kewajaran sebuah debat, sayangnya pertukaran ide dan gagasan yang terjadi sedikit tereduksi pada hal-hal remeh temeh dan sebatas retorika dan permainan kata.

Khalayak tidak disuguhi pendapat yang bernas tentang strategi komprehensif bagaimana mengelola konflik di Papua menjadi sebuah sumber kekuatan terutama untuk menegaskan bagaimana sesungguhnya integritas yang telah terkelola dalam masyarakat Papua yang bersumber dari kecerdasan local masyarakat Papua.

Tentu kita berharap kecerdasan local itu disampaikan oleh kedua kandidat dan dapat menjadi rule model dari bentuk integrasi yang sesungguhnya. Hanya di Papua hidup dengan subur itu yang namanya PKI (Protestan Katolik Islam) dalam sebuah keluarga inti, sehingga contoh kecil ini selayaknya dapat dijadikan rujukan pertama dalam membangun integrasi bangsa Indonesia.

Baca Juga:  RUU Pemilu dan Potensi Calon Tunggal Presiden

Apapun debat yang telah terjadi di TV One, Sabtu, 2 Juni 2018, terlepas dari kondisi emosional para kandidat dalam berdebat, menjadi penting untuk merajut kembali kalimat pembuka yang disampaikan oleh sang moderator tentang  Kekayaan Alam Papua, dengan tema integrasi social  dan pengokohan Posisi Papua dalam Bingkai NKRI mengandung makna yang sangat dalam dan tentu saja multi tafsir tergantung perspektif dan motif yang melatarbelakangi.

Dalam konteks itu tentu saja pendapat sumir tak lantas harus digunjing apalagi di bully, karena realitas Papua dapat menerjemahkan pilihan tema tersebut.

Mungkinkah jika alam Papua tidak kaya, integrasi social harus dikuatkan dan Papua mati-matian dikokohkan dalam bingkai NKRI ? Menjadi pertanyaan sumir namun kritis yang dapat diajukan, mengingat lelehan darah dan air mata nampak terus berlanjut dalam keseharian masyarakat Orang Asli Papua. (Penulis adalah pemerhati masalah Papua yang sedang studi di Canberra, Australia)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*