Menang Gugatan PTUN Jayapura, Hakim Perintahkan Enam Anggota MRPB Ini Diganti

Yulianto, SH, MH, kuasa hukum Ny. Aleda Elizabeth Yoteni saat memberikan keterangan pers di salah satu hotel di Abepura terkait putusan PTUN Jayapura yang memenangkan gugatan kliennya. (Foto : dok. ist)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA— Sesuai dengan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Nomor : 01/G/2018/PTUN JPR/2017 dan amar putusan PTUN Jayapura Nomor : 40/G/2018/PTUN JPR/2017, sebanyak 6 anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang telah di lantik sesuai dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor : 161.92-8564 Tahun 2017 tertanggal 16 November 2017 berpotensi akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).

“untuk perkara atas nama Ny. Aleda Elizabeth Yoteni kami selaku kuasa hukum telah menerima putusan PTUN Jayapura, sesuai dengan putusan Majelis Hakim, SK Mendagri maupun SK Gubernur Papua Barat yang menetapkan Dra. Flora Rumbekwan sebagai anggota MRPB batal demi hukum, dan yang berhak menjadi anggota MRPB periode 2017 – 2022 adalah Ny. Aleda Elizabeth Yoteni”, kata Yulianto, SH, MH dari Kantor Hukum Yulianto & Associates, dalam release yang diterima Lingkar Papua, Kamis, (7/6/2018).

Baca Juga:  Surya Paloh Dukung Gagasan Kebangkitan dan Kemandirian Papua, Yakin LUKMEN Akan Dilantik Kali Kedua

Dalam persidangan PTUN Jayapura yang di pimpin oleh Majelis Hakim Yohanes C. Mutulo, SH (Ketua), Ratna Jaya, SH, MH dan Arief Lukman, SH sebagai anggota, Majelis Hakim berketetapan bahwa dua obyek sengketa yakni SK Mendagri Nomor : 161.92-8564 Tahun 2017 dan SK Gubernur Papua Barat Nomor : 224/169/9/2017 yang telah mengesahkan Dra. Flora Rumbekwan sebagai anggota MRPB nomor urut 24 dari perwakilan perempuan adalah tidak sah.

“putusan Hakim sudah jelas, bahwa memerintahkan Mendagri dan Gubernur Papua Barat untuk mencabut SK dimaksud, dan pengadilan PTUN memerintahkan agar Mendagri dan Gubernur Papua Barat menerbitkan SK pengangkatan dan serta segera memproses pelantikan baru anggota MRPB atas nama klien kami, Ny. Aleda Elisabeth Yoteni”, kata Yulianto, SH dalam releasenya.

Menurutnya putusan Hakim tersebut setelah melalui serangkaian persidangan dan pemeriksaan sejumlah alat bukti dan juga meminta keterangan ahli dari salah satu universitas terkemuka di Indonesia.

Baca Juga:  Tidak Punya Izin, Pemda Keerom Akan Bongkar Ponpes Ihya’ As-Sunnah, Ini Jawaban Pengelola

“jadi semestinya yang di lantik jadi anggota MRPB adalah klien kami, bukan Dra. Flora Rumbekwan”, tegas Yulianto, SH, MH.

Selain memenangkan gugatan Ny. Aleda Elisabeth Yoteni, pada hari yang sama PTUN Jayapura juga memutuskan gugatan 5 (lima) penggugat lainnya terkait keanggotaan MRPB, diantaranya gugatan atas nama Yafet Valenthinus Wainarisi,S.P, Ismail Ibrahim Watopa,S.H,M.T, Lusia Imakulata Hegemur,S.Sos, Drs, Rafael Sodefa, dan Pdt, Leonardo Yarollo,SH.

Sebagaimana tertuang dalam amar putusan Hakim PTUN Jayapura Nomor : 40/G/2018/PTUN JPR/2017, PTUN Jayapura memerintahkan agar Mendagri dan Gubernur Papua Barat membatalkan SK Pengangkatan sejumlah anggota MRPB atas nama : Amiruddin Sabuku (unsur adat perwakilan Kaimana), Septer Werbete, SE (unsur adat perwakilan Teluk Bintuni), Agustin Hombore, SE, (unsur perempuan mewakili Fakfak), Yusak Kambuaya, SH (unsur agama mewakili agama Protestan), dan Levinus Wanggai, S.Sos (unsur agama mewakili agama Protestan).

Dan putusan PTUN Jayapura memerintahkan agar Mendagri dan Gubernur Papua Barat segera memproses SK baru untuk menetapkan dan mengesahkan para penggugat sebagai anggota MRPB periode 2017 – 2022.

Baca Juga:  Kampung Kriku Keerom Jadi ‘Pintu Masuk’ Ganja Dari PNG Ke Jayapura ?

Dimana untuk unsur agama dari perwakilan agama Kristen Protestan, Hakim menetapkan Sdr. Yafet Valenthinus Wainarisi,S.P segera dilantik jadi anggota MRPB menggantikan Yusak Kambuaya, SH.

Ismail Ibrahim Watopa,S.H,M.T menggantikan Amiruddin Sabukudari unsur adat perwakilan Kaimana, Lusia Imakulata Hegemur,S.Sos menggantikan Agustin Hombore, SE, untuk unsur perempuan mewakili Fakfak, Drs, Rafael Sodefa menggantikan Septer Werbete, SE dari unsur adat perwakilan Teluk Bintuni, dan Pdt, Leonardo Yarollo,SH menggantikan Levinus Wanggai, S.Sos  dari unsur agama mewakili agama Protestan.

Sedangkan dua gugatan lainnya atas nama Tonny Urbon dan Rosiana Sara Goram di tolak oleh Majelis Hakim PTUN Jayapura.

Terkait putusan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat yang di wakili oleh tiga kuasa hukum yakni Kantor Pengacara Negara (Kejati Papua), Advokat Demianus, SH dan Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat hingga berita ini di naikkan belum bisa di mintai tanggapan terkait putusan PTUN Jayapura tersebut, apakah menerima ataukah masih ada upaya hukum lanjutan. (***)

Reporter         : Walhamri Wahid
Editor             : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*