Nilai Keliru, FPDP-P Minta KPU Papua Batalkan SK 31 KPUD Paniai, Dua Kandidat Yang Gugur Dukung Paniai Calon Tunggal

Para pendemo yang tergabung dalam FPDP-P ketika berorasi di depan kantor KPU dan Bawaslu Papua kemarin, (Inzert : Yehuda Gobay dan Naftali Yogi, dua kandidat lainnya dalam Pilkada Paniai yang lebih dulu di TMS-kan oleh KPUD Paniai, ikut mendukung calon tunggal dalam PIlkada Paniai 2018) (Foto : Titie / Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA– Forum Peduli Demokrasi Paniai – Papua (FPDP-P) menggelar demo di Kantor KPU Papua dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, Senin (11/6/2018)siang.

FPPD minta KPU dan Bawaslu Papua membatalkan SK Nomor : 31 KPUD Paniai terkait penetapan peserta Pilkada Kabupaten Paniai, dimana dalam SK itu tidak mengakomodir pasangan Hengky Kayame – Yeheskiel Tonouye sebagai peserta pemilu lantaran tidak memenuhi syarat (TMS) karna terlibat kasus hutang-piutang sebagaimana keputusan PN Niaga Makassar.

Massa pendemo tiba di kantor KPU Papua pukul 13.00 WIT dengan membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan permintaan agar KPU dan Bawaslu Papua menonaktifkan KPUD Paniai.

KPU Paniai dinilai sudah menyalahi aturan sebab kasus piutang Hengky Kayame sudah diselesaikan dengan surat putusan Pengadilan Negeri Niaga Makassar nomor W22-UI/3080/HK.03/06/2018 yang menyatakan bahwa  perkara pailit atas nama debitur Hengky Kayame “demi hukum telah berakhir”.

Surat putusan pengadilan tertanggal 8 Juni 2018 itu disebutkan bahwa pembayarannya dilakukan oleh kreditur yang diakui oleh Tim Kurator secara penuh (Full Payment)

“Kami menganggap bahwa keputusan yang dibuat KPU Paniai dalam Pleno Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai pada 7 Juni lalu melenceng dari aturan, mekanisme, dan aturan main yang ada dalam undang-undang maupun Peraturan KPU (PKPU),” kata Ketua FPDP-P, Thobias Bagubau, S.IP dalam orasinya.

Sekretaris FPPD, Otniel Deda dalam orasinya menyampaikan bahwa pleno penetapan yang dilakukan KPUD Paniai, tidak dilakukan sesuai aturan main, mekanisme bahkan perundang-undangannya.

“KPUD batalkan satu calon lantaran dinyatakan pailit, sementara KPUD sendiri tidak pernah melakukan koordinasi dengan calon bupati sama sekali,” kata Otneil Deda yang juga mengakui terhadap sikap KPUD Paniai tersebut, KPU Papua juga mendapat teguran keras dari KPU RI

Aksi FPPD di kantor KPU Papua  diterima langsung oleh Ketua KPU Papua, Adam Arisoy,  Tarwinto, Izak Hikoyabi dan Beatrik Wanane, dimana pada kesempatan itu Ketua KPU Papua Adam Arisoy berjanji akan menindaklanjuti aspirasi para pendemo.

Baca Juga:  Ini Cara Rakyat Malaysia Bantu Pemerintahnya Bayar Hutang Negara Rp. 3.500 Triliun

Sementara di kantor Bawaslu Papua,  massa juga menyampaikan aspirasi yang sama, dan menyerahkan pernyataan sikapnya kepada Bawaslu. Sayangnya pernyataan sikap tersebut hanya di terima staf Sekertariat saja lantaran ketiga anggota Bawaslu sedang berada di Timika karena harus menggantikan Panwaslu Mimika yang dinonaktifkan.

“Dalam hal ini, Ketua dan kedua komisioner Bawaslu Provinsi Papua sedang tidak berada di tempat, ketiganya saat ini tengah berada di Timika dalam tugas mengambil alih Panwas Kabupaten Mimika. Oleh sebab itu, diharapkan untuk bersabar, karena aspirasi ini akan kami terima dan sampaikan sesegera mungkin kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Papua,” sebut Haris, staff Sekretariat Bawaslu Papua.

Adam Arisoi yang dikonfirmasi Lingkar Papua semalam membantah statement dari para pendemo bahwa KPU Papua mendapat teguran keras dari KPU RI.

“Itu bukan teguran, KPU Papua diinformasikan mengawal pelaksanaan pilkada tingkat daerah, termasuk pula KPU Paniai. Jadi tidak ada teguran seperti yang disebutkan para pendemo tadi”, kata Arisoi yang mengakui menerima aspirasi FPPD dan akan diklarifikasi kebenarannya.

Berkaitan dengan putusan dalam pleno KPU Paniai per 7 Juni lalu, Arisoi menambahkan bahwa KPU telah melakukan pertemuan dan klarifikasi dengan KPU Paniai, yang mana meminta agar mereka dapat menggunakan aturan main Pemilu.

“Ketika calonnya sudah memenuhi syarat, ditambah ini muncul, ada upaya-upaya lain yang dilakukan calon, sehingga tidak bisa diputuskan seperti itu. Tapi, ini kami terus berkoordinasi,” kata Adam.

Polemik Pilkada Paniai, awalnya, KPUD Paniai menetapkan 5 paslon yang ikut ambil bagian dalam Pilkada Paniai. Namun, tiga paslon dari jalur perseorangan, diantaranya, paslon nomor urut 2, Naftali Yogi – Marten Mote, paslon nomor urut 4, Yunus Gobai – Markus Boma, serta pula paslon nomor 5, Yehuda Gobai – Yan Gobai, dinyatakan TMS berdasarkan putusan Panwas 001, yang merupakan hasil sengketa Panwas atas permohonan paslon nomor urut 1 terkait persoalan penggunaan Suket (Surat keterangan domisili, red) palsu dari ketiga paslon jalur perseorangan tersebut.

Baca Juga:  Elektabilitas Capres di Mata 7 Lembaga Survei pada Kuartal Pertama 2018

Sementara, paslon incumbent nomor urut 1, yakni Hengky Kayame – Yeheskiel Tenouye sendiri dinyatakan TMS atau gugur dengan sendiri berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makasar, yang mana dinyatakan pailit karena yang bersangkutan dililit hutang, padahal sesuai dengan putusan PN Niaga per 24 Mei 2018 lalu, status ‘pailit’ Hengky Kayame telah di cabut dan namanya di rehabilitasi karena telah menyelesaikan soal hutang piutangnya, setelah sebelumnya per 26 Maret PN Niaga Makassar menetapkan yang bersangkutan dalam kondisi pailit.

“Singkat cerita, untuk Hengky Kayame, yang bersangkutan telah diberikan tenggang waktu melalui putusan sela selama 45 hari untuk menyelesaikan seluruh beban hutangnya. Namun, hal ini tak kunjung diselesaikan, sehingga pengadilan mengeluarkan putusan pailit,” kata Zebulom Gobay, Komisioner KPUD Paniai Bidang Hukum kepada wartawan, Sabtu (10/6/2018) lalu.

KPUD Paniai kemudian menerima bukti pembayaran dari Hengky Kayame kepada kurator yang dibentuk Pengadilan Niaga Makassar. Namun, bukti tersebut baru diterima sehari setelah pleno dilakukan, yakni pada 8 Juni pukul 21.00 WIT, yang mana melalui koordinasi yang dilakukan dengan KPU Provinsi Papua. Sebab, bukti pembayaran tersebut diserahkan tidak secara langsung ke KPU Paniai, melainkan melalui KPU Provinsi Papua.

“Artinya, karena bukti baru kami terima sehari setelah pleno penetapan paslon, maka kami pun tidak bisa pleno ulang berdasarkan bukti penyelesaian hutan yang dilakukan karena bukti tersebut tidak dapat dijadikan agar yang bersangkutan ditetapkan kembali sebagai paslon. Sebelum pleno, kami pun telah berupaya membangun komunikasi untuk mengkonfirmasi penyelesaian hutang tersebut, namun tidak direspon,” jelasnya.

Demikian, jika selanjunya paslon nomor urut 1 akan menempuh upaya hukum, dalam hal ini sengketa pemilihan, maka peluangnya sangat tipis, sebab, berhubungan langsung dengan perdata. Seperti dikethaui, kalau masalah perdata, upaya hukum yang dilakukan harus melalui tingkat peradilan hukum.

“Perihal keperdataan, yang mana kalau beliau mau lakukan upaya hukum, tentunya di tingkat peradilan umum, dikarenakan ini merupakan masalah hutang-piutang, sehingga harus melalui peradilan umum. Sebaliknya, jika sengketa pemilihan, sesuai dengan jadwal dan tahapan nasional, sudah berakhir sejak 7 Juni 2018. Oleh sebab itu, sudah tidak ada celah lagi untuk menempuh lagi gugatan, sebab, prosesnya masih panjang dan tahapan Pilkada tinggal dua pekan lagi untuk pemungutan suara,” tambahnya.

Baca Juga:  Bupati Dasinapa Didesak Segera Ganti Sekda Mamberamo Raya

Dengan telah ditetapkannya paslon tunggal dalam Pilkada Bupati Paniai, Zebulom Gobay mengatakan bahwa ketiga paslon jalur perseorangan yang dinyatakan telah dinyatakan TMS, sudah legowo dengan keputusan tersebut.

“Selain mengurus logistik Pilkada Paniai, termasuk Pilgub Papua, kami pun mempersiapkan jadwal kampanye untuk paslon yang dinyatakan memenuhi syarat. Demikian, sampai 23 Juni, kami upayakan untuk melakukan jadwal kampanye, kemudian debat kandidat atau talk show yang dilakukan secara marathon. Untuk itu, hanya satu minggu saja calon tunggal melakukan kampanye,” sebutnya.

Terkait putusan KPUD Paniai yang menetapkan calon tunggal pada Pilkada Paniai 2018, dua paslon lainnya yang juga telah di TMS-kan oleh KPUD Paniai mendukung penuh putusan KPUD Paniai, dan meminta agar pihak lainnya juga bisa berjiwa besar dan legowo menerima putusan KPUD tersebut.

Yehuda Gobay, paslon nomor urut 5 yang juga telah di TMS-kan KPUD Paniai berdasarkan Keputusan KPUD Paniai Nomor 28 atas putusan Panwas Nomor 001, mengaku menerima dan mendukung keputusan ‘calon tunggal’ pada Pilkada Paniai 2018.

“Artinya, kami ini mantan Bupati dan mantan pimpinan DPRD, sehingga kami memberikan pendidikan politik bagi masyarakat kami dengan tidak melalui kekerasan, sejak putusan Panwas dan KPUD, kami melakukan upaya hukum, baik dari tingkat Panwas, PT TUN Makassar, hingga ke MA, dan kami tetap TMS, jadi kami menerima putusan itu dengan legowo, kami berjiwa besar demi menjaga stabilitas daerah dan masyarakat kami di Paniai. Kami tidak mau masyarakat kami konflik di sana”, ujar Yehuda Gobay kepada pers, Minggu (10/6/2018) malam di kawasan Dok V Jayapura.

Adapun, Naftali Yogi, dari paslon nomor urut 2, menambahakan, dengan Pilkada Paniai ditetapkan paslon tunggal, maka komitmennya ialah tidak boleh lagi Paniai dirundung persoalan dan cerita-cerita yang buruk. Sebaliknya, kalau bisa cerita yang baik sampai ke tingkat nasional.

“Terlebih kami ini kaum intelektual, sehingga tidak boleh menciptakan masalah bagi Paniai. kami mendukung KPUD Paniai dengan memberikan motivasi kami agar mereka dapat bekerja sampai mengantarkan figure yang baik untuk menjadi bapak bagi masyarakat Paniai,” kata Naftali Yogi berharap pelaksaan Pilkada Paniai dapat berjalan aman dan sesuai jadwalnya. (***)

Reporter          : Titie
Editor               : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*