675 Kg Vanili Tanpa Dokumen dari PNG Diamankan di Pos Lintas Batas Negara

Anggota Satgas YPR 501 / Kostrad saat memeriksa dokumen vanili yang di bawa WNI dari PNG untuk di jual ke Kota Jayapura. (Foto : Pendam XVII/ Cen)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA—Sebanyak 675 Kg vanili tanpa dokumen berhasil di amankan anggota Satgas Yonif Para Rider (YPR) 502 / Kostrad yang bertugas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw – Wutung, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Selasa 912/6/2018) kemarin.

“vanili yang di amankan dari dua orang WNI, masing – masing dari HR seberat 367 Kg, dan IW seberat 308 Kg, sesuai Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan mereka punya waktu 14 hari untuk melengkapi dokumen yang di persyaratkan, jadi sementara vanilinya di tahan dulu, katanya sih dapatnya dari salah seorang tengkulak vanili di PNG”, kata Letkol (Inf) Eko Antoni Chandra L, Dansatgas YPR 501/ Kostrad dalam releasenya yang diterima Lingkar Papua, Rabu (13/6/2018).

Baca Juga:  Tips Membangun Bisnis dari Nol

Menurut Dansatgas, penahanan terhadap 675 Kg vanili dimaksud dikarenakan kedua WNI yang membawa vanili tersebut tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Pajak yang harus di setorkan ke negara yang di keluarkan oleh Bea Cukai.

“selain itu juga vanili tersebut tidak di lengkapi dokumen resmi dari kantor Badan Karantina Pos Lintas Batas Negara (PLBN), untuk perdagangan antar negara sudah ada ketentuannya, jadi apabila tidak dilengkapi dokumen resmi sama saja dengan penyelundupan”, kata Letkol (Inf) Eko Antoni Chandra lagi.

Saat dimintai keterangan, tersangka HR beralamat di Koya Timur, Distrik Muara Tami, Jayapura, sedangkan IW beralamat di Jalan Perikanan Hamadi, Jayapura. Kedua tersangka mengaku mendapatkan vanili tersebut dari seorang tengkulak vanili dari negara Papua New Giunea (PNG), namun kedua tersangka tidak melalui pemeriksaan pihak Karantina Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Baca Juga:  Dorong Produk Unggulan Kampung, Bupati Keerom Teken MoU Prukades

Selanjutnya pihak Satgas PYR 501/Kostrad memberikan kesempatan kepada kedua tersangka untuk melengkapi dokumen yang dimaksud karena berdasarkan Pasal 19 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, apabila media pembawa tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf “a” dan kewajiban tambahan berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penahanan paling lama 14 (empat belas) hari, dan selama dalam proses penahanan, pemilik harus dapat melengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dan dokumen lain yang disyaratkan.

Dansatgas YPR 501/Kostrad menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua yang melakukan aktifitas di perbatasan, khususnya dalam hal perdagangan antar negara, sebagai warga negara yang baik agar selalu mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena apabila kita telah menaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka segala sesuatunya pasti akan menjadi aman.

Baca Juga:  Tirta Vhijaya, Wahana Berenang Tanpa Takut ‘Kantong Bolong'

“setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sudah pasti memiliki sanksi hukum apabila peraturan itu dilanggar. dalam kasus ini, sangat disayangkan apabila kita harus berurusan dengan hukum hanya karena kita tidak mau melengkapi barang bawaan kita dengan dokumen resmi yang telah ditetapkan, apalagi dengan sengaja menghindar dari pajak, apalagi vanili termasuk komoditas yang bernilai ekonomis tinggi, jadi perdagangannya juga harus resmi”, kata Dansatgas lagi. (***)

Penulis            : Walhamri Wahid
Editor             : Walhamri Wahid
Sumber           : Release Pendam XVII/Cen

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*