Debat Kandidat Pilkada Mimika, Omaleng – Rettob Ogah Ikut Kok Tidak Dapat Sanksi ?

Debat Kandidat sesi I Pilkada Mimika yang hanya di ikuti 5 pasangan calon (paslon), pasangan nomor urut 6, Eltinus Omaleng – Johanes Rettob (OMTOB) menolak mengikuti debat dimaksud, anehnya KPUD terkesan membiarkan bahkan tidak memberikan sanksi sesuai PKPU Nomor 04 Tahun 2017. (Foto : Titie/ Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, MIMIKA–  Sesuai dengan pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Kampanye, jika pasangan calon tidak mengikuti tahapan debat kandidat akan mendapatkan sanksi dari KPU, yakni berupa pemotongan hak tayang dan pemuatan iklan kampanye baik di media televisi, radio, online, maupun cetak.

Selain itu juga sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 huruf a PKPU Nomor 04 Tahun 2017, KPU wajib mengumumkan secara terbuka ke masyarakat bahwa pasangan calon tersebut dengan sengaja tidak mau mengikuti salah satu tahapan kampanye, sehingga public mengetahuinya.

Namun aneh yang terjadi pada debat kandidat Pilkada Kabupaten Mimika periode 2018 – 2023 yang berlangsung di Gedung Eme Neme Yauware, Timika, Rabu (13/6/2018) sore, meski pasangan calon nomor urut 6. Eltinus Omaleng – Johanes Rettob (OMTOB) ogah mengikuti tahapan Debat Kandidat, meski Calon Wakil Bupatinya sudah hadir di lokasi debat, namun KPU Provinsi Papua yang mengambil alih tugas – tuga KPUD Mimika yang di non aktifkan, mengatakan tidak akan memberikan sanksi apapun kepada pasangan calon nomor urut 6.

Baca Juga:  “KATANYA HANYA 500 HEKTAR, TERNYATA YANG DI CAPLOK 50.000 HEKTAR”

“tidak ada sanksi, justru sanksi sosial kepada pendukung pasangan bersangkutan, karena tidak menyampaikan program kerjanya”, kata Isak R. Hikoyabi, salah satu Komisioner KPU Papua yang bertugas menyelenggarakan pelaksanaan debat kemarin.

Pasangan Nomor Urut 6, Eltinus Omaleng – Johanes Rettob (OMTOB) memilih tidak ikut tahapan Debat Pilkada Kabupaten Mimika, yang berlangsung di Gedung Eme Neme Yauware, Rabu (13/6/2018) sore.

Pantauan Lingkar Papua, saat giliran pasangan ini di panggil KPU untuk naik ke podium, pasangan calon OMTOB yang hanya diwakili Calon Wakil Bupati, Johanes Rettob, memilih tidak naik ke panggung, justru Johanes mengambil mic dan menyampaikan mosi tidak percaya kepada KPUD Mimika.

“jadwal debat ini ilegal, sebab sesuai tahapan nasional debat seharusnya tanggal 26 Mei dan 9 Juni, tapi kenapa KPUD Mimika masih menggelar tahapan debat ini, padahal sudah lewat”, kata Johanes mempertegas mosi tidak percayanya sekaligus menyampaikan bahwa pelaksanaan pleno yang dilakukan KPUD tidak mengundang pasangan OMTOB.

Baca Juga:  Survei: Mayoritas Pemilih di 16 Kabupaten Inginkan Paulus Waterpauw Jadi Gubernur

Sehingga meski sudah hadir di lokasi debat, namun akhirnya pasangan OMTOB dan timsesnya memilih walk out dan meninggalkan ruangan debat.

Meski tanpa kehadiran pasangan OMTOB, debat tetap di langsungkan yang dihadiri lima pasang kandidat diantaranya  pasangan calon (paslon ) nomor urut 1 Petrus Yanwarin-Alpius Edowai (PETRALED), paslon nomor 2 ,Robert Waropea- Albert Bolang (RnB), paslon nomor 3 Wilhelmus Pigai-Allo Rafra (MUSA), paslon nomor 4 Hans Magal-Abdul Muis (HAM), paslon nomor 5 Maria Florida Kotorok-Yustus Way (MARIYUS).

Debat kadnidat sesi pertama yang mengangkat tema “Pembangunan Ekonomi Dan Tingkat Kesejahteraan Rakyat Di Kabupaten Mimika” tersebut berjalan seru, masing-masing kandidat saling beradu argumentasi dan menyampaikan visi misinya untuk pembangunan kabupaten Mimika kedepan.

Usai debat, Isak R. Hikoyabi, anggota KPU Provinsi Papua yang hadir malakukan supervisi kepada KPUD Mimika mengatakan soal mosi tidak percaya pasangan OMTOB kepada KPU terkait pelaksanaan tahapan Debat Kandidat, menurut Isak, sepanjang belum masuk dalam masa tenang, maka masih ada waktu untuk pelaksanaan debat dilangsungkan.

“masa kampanye paslon secara nasional hingga 24 Juni, sepanjang belum masuk pada masa tenang, maka masih ada waktu untuk tahapan debat, jadi jadwal debat secara nasional itu bukan harga mati, apabila ada kondisi satu dan lain hal, bisa saja di geser sepanjang masih dalam tahapan kampanye” kata Isak R. Hikoyabi menjelaskan keberatan pasangan OMTOB.

Baca Juga:  Polemik Nama Jembatan Terpanjang di Papua, Soekarnopura, Tabi Atau Jokowi ?

Lebih lanjut kata Isak, situasinya ini hari semakin dekat, KPU Papua berharap tiap pasangan calon berpartisipasi dan mengikuti.

“Ini adalah debat pertama, KPU menfasilitasi panggung dan semua ini agar setiap paslon menyampaikan program visi dan misi yang akan dikerjakan selama lima tahun kepemimpinannya nanti jika terpilih,” kata Isak.

Menyoal soal surat resmi pasangan Omtob yang menyatakan mosi tidak percaya kepada KPUD Mimika, menurut Isak, surat tersebut telah diterima dan dilihat dari sisi aturannya. Memang, ada persoalan hukum yang terjadi baik dari paslon Omtob maupun HAM (Hans Magal – Abdul Muis) maka itu yang teman-teman KPUD melakukan revisi jadwal untuk pelaksanaaan tahapan debat dilakukan.

“dan ini sudah tepat, jadi biarlah tahapan ini berjalan”, kata Isak R. Hikoyabi menegaskan bahwa pelaksanaan debat kedua dijadwalkan pada 21 Juni dan kewajiban KPU tetap mengikutsertakan semua pasangan calon.

“Debat kedua ini KPU berikan kesempatan kepada semua pasangan calon, mewajibkan tanpa memilih satu pasangan calon manapun, harus ikut,” tegas Isak. (***)

Reporter         : Titie
Editor              : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*