JHOSUA Serukan Gerakan Moral Evaluasi Sistem Noken di Papua

Paslon Jhon Wempi Wetipo - Habel Melkias Suwae (JHOSUA) mengenakan ikat kepala hitam menyerukan gerakan moral untuk evaluasi sistem noken di Papua untuk menyelamatkan demokrasi ke depan. (Foto : ist/Lingkar Papua)
Paslon Jhon Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae (JHOSUA) mengenakan ikat kepala hitam menyerukan gerakan moral untuk evaluasi sistem noken di Papua untuk menyelamatkan demokrasi ke depan. (Foto : ist/Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA— Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua nomor urut 2, John Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae (JHOSUA) menyerukan gerakan moral untuk mengevaluasi system noken yang di praktekkan di Papua saat ini, bahkan bila perlu di hapuskan, karena menurutnya menciderai nilai – nilai demokrasi dan membodohi rakyat, karena menurut mereka rakyat Papua saat ini sudah cerdas dan bisa menggunakan hak politiknya sendiri.

“noken yang di pahami oleh pembuat UU adalah sebagai wadah pengganti kotak suara, tapi pada prakteknya, ribuan hak politik rakyat di manipulasi, karena suara rakyat yang katanya suara Tuhan itu di tentukan oleh segelintir orang saja, entah itu Bupati, Kadistrik, Kepala Kampung, dan PPD yang bisa mencoblos sesuai kepentingan mereka dan kelompoknya atas namakan rakyat, padahal rakyat tidak pernah memberikan mandat ataupun di tanyai apa mau mereka, ini kan pembodohan namanya”, kata Habel Melkias Suwae (HMS), Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 dalam jumpa pers yang di gelar di sebuah restaurant milik petinggi DPP PDI P yang berlokasi di Kampung Yoka, Kota Jayapura, Selasa, (10/7/2018).

Menurutnya tidak adanya petunjuk teknis pelaksanaan system noken, sehingga sering kali di manfaatkan oleh kelompok yang menguasai system, sehingga proses Pilkada yang terjadi di Papua sebenarnya bukan prinsip – prinsip demokrasi yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER), tetapi praktek – praktek pelanggaran Pemilu yang Terstruktur, Sistemik, dan Masif (TSM) yang seolah – olah di legalkan oleh penyelenggara.

“kami dari koalisi partai akan menyampaikan ke DPP, untuk evaluasi pelaksanaan demokrasi di Papua yang kami nilai cacat ini, sehingga menjadi bahan evaluasi di tingkat DPR RI untuk mengevaluasi system noken ini, termasuk melakukan upaya hukum ke MK untuk menetapkan aturan baku pelaksanaan system noken, bahkan mungkin menghapuskannya, karena meski ada putusan MK yang melegalkan ‘sistem noken’ tetapi tidak ada aturan pelakasananya, sehingga di tafsirkan semaunya oleh penyelenggara”, kata Paskalis Letsoin, SH,Tim Hukum Koalisi Papua Cerdas, gabungan partai pengusung pasangan calon JHOSUA.

Menurut Tim Papua Cerdas, apabila tidak ada perubahan mendasar pada pola pelaksanaan system noken, maka selamanya demokrasi di Papua tidak akan pernah berjalan sesuai aturan, dan cenderung akan menguntungkan salah satu kelompok kepentingan saja, dan menimbulka ketidak adilan di masyarakat, bahkan semakin memperuncing gap pemisah antara kelompok etnis yang ada di Papua saat ini.

Baca Juga:  Ini Penjelasan Keluarga Pengancam Bupati Keerom Dengan Panah

“yang ada saat ini system noken itu main ikat dan bungkus dalam satu komando, jadi kami berpikir manusia Papua sekarang ini tidak seperti dulu, orang Papua sudah pintar dan cerdas, jadi kalau terus manfaatkan noken untuk kepentingan politik sekelompok orang saja, maka orang gunung saja yang jadi Gubernur terus, dan jika itu terjadi, maka tidak ada keadilan di atas tanah ini, dengan demikian kami sampaikan dengan tegas, perlu dihapuskan sistem noken,  dan sudah jelas kami usulkan kepadq DPR RI kalau bisa pemilih dengan e-KTP, karena kalau noken terus, maka Bupati, Kepala Distrik, Kepala Desa dan PPD yang menggantikan pemilih sementara rakyat jadi korban diatas negeri ini”, kata Paskalis Letsoin, SH yang juga sebagai pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua itu.

Bagi pasangan calon JHOSUA, perlunya gerakan moral dari semua stake holder yang ada di Papua bukan di dasari oleh karena kekalahan mereka pada PIlgub Papua tahun ini, tetapi demi kepentingan demokrasi di Papua ke depan yang lebih baik, sehingga praktek – praktek memanipulasi suara rakyat melalui tindakan pelanggaran TSM harus di hentikan, sehingga pada Pileg 2019 maupun Pilkada – Pilkada selanjutnya pelaksanaan system noken harus di tinjau kembali, bahkan bila perlu di hapuskan.

“Saya tidak bermaksud dikotomi, orang menang di pesisir, tapi suara gunung bagaikan air bah, tak habislah, dua periode mengalami hal yang sama dan itu terjadi kepada pak Habel Suwae, periode lalu Habel menang luar biasa, tapi datang suara gunung yang tidak terkontrol, ya semua 100 persen, celakanya kita di daerah pantai, pemilih banyak tapi di kondisikan sehingga partisipasi rendah, karena tidak ada undangan, DPT yang maburadul, jadi ini bicara soal moral kita, kalau kita ingin memperbaiki demokrasi di Papua, moral kita lah yang merubah system, jadi sekarang ini bagaimana kita mencoba merubah sistem untuk di evaluasi, bila perlu ada perubahan”, tegas Paskalis Letsoin yang di amini oleh pasangan calon Jhon Wempi Wetipo dan Habel Melkias Suwae juga.

Pada kesempatan tersebut, Calon Gubernur nomor urut 2, Jhon Wempi Wetipo (JWW) mengucapkan terima kasih kepada koalisi partai politik yang sudah mendukung dan bekerja, termasuk juga tim relawan, simpatisan, pendukung dan masyarakat yang mendukung paslon JHOSUA maupun yang tidak yang telah ikut berpartisipasi menggunakan hak suaranya secara bertanggung jawab.

Baca Juga:  Jejak Dugaan Ijazah Palsu Bakal Calon Wabup Puncak

“kami sampaikan terima kasih kepada semuanya, kami bisa ada sampai hari ini, meskipun kita lihat kenyataan kondisi hari ini, kita dikalahkan oleh sistem yang tidak benar, 900 ribu lebih yang memilih kami adalah orang cerdas, dan kami melihat dengn sistem yang tidak benar saat ini, membuat saya bersama pak Habel tidak lolos dalam pertarungan ini, dengan modus “system noken” yang pemainnya adalah aparatur dan tidak libatkan rakyat, adalah bukti pelanggaran TSM yang di biarkan oleh penyelenggara terjadi di depan mata, kita tidak kalah, ini keberhasilan kita yang tertunda, 5 tahun tidak lama, cepat saja kita akan menata ulang system ini untuk kepentingan rakyat Papua”, kata JWW yang juga sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya itu.

Habel Melkias Suwae juga menegaskan bahwa peristiwa hari ini dan Pilkada sebelumnya harus menjadi momentum tumbuhnya kesadaran kolketif orang Papua dan melahirkan gerakan moral untuk memperbaiki system yang ada agar tidak di salah gunakan oleh kelompok kepentingan tertentu saja.

“apa yang dilakukan hari ini, tidak akan berhenti setelah ada hasil yang telah ada, kedepan, ini akan menjadi gerakan moral bagi semua orang di tanah ini, yang merasa selama dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang tidak bermartabat, melanggar aturan, kalau kita tidak memulai dari saat ini, maka pada tahun 2023 akan kembali seperti ini prakteknya”, kata Habel Suwae.

Terkait dengan hasil pleno KPU, Senin (9/7/2018) kemarin, menurut Edoardus Kaize, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua saat ini Tim Koalisi Papua Cerdas masih melakukan pengkajian dan pengumpulan sejumlah alat bukti untuk melakukan kajian sebelum memutuskan apakah akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau tidak.

“kita kan masih ada waktu, sesuai ketentuan kah ada waktu 3 x 24 jam untuk ajukan gugatan ke MK, dan saat ini Tim masih bekerja, kumpulkan data, dan juga mengolahnya, sedang berproses, nanti dari hasil itu barulah kita putuskan, ajukan gugatan ke MK atau tidak”, tambah Paskalis Letsoin, SH sebagai Tim Hukum Koalisi Papua Cerdas.

Namun Paskalis Letsoin mengakui bila merujuk pada hasil pleno KPU Papua selisihnya memang terlampau jauh dan tidak memenuhi syarat minimal selisih suara untuk mengajukan gugatan.

Baca Juga:  AMPERA dan IMM Papua Himbau Pemilih Jangan Terjebak Politik Transaksional

“tapi tidak ada aturan yang melarang untuk mengajukan gugatan ke MK, kami ini tim cerdas, jadi kami kerja dengan cerdas juga, diam bukan berarti tidak ada upaya,, kami tidak gegabah untk melakukan upaya hukum”, kata Paskalis lagi.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Edoardus Kaize juga menyoroti sejumlah dugaan terjadinya pelanggaran yang Terstruktur, Sistemik dan Masif (TSM) di beberapa kabupaten.

“yang di kota di depan mata saja terjadi, apalagi di daerah pedalaman sana, pasti lebih banyak lagi kecurangannya, soal surat C 1 dan C6 yang tidak di sampaikan oleh penyelenggara kepada pemilih dan saksi, ini semua adalah bukti kecurangan dan dugaan pelanggaran penyelenggara di tingkat bawah”, kata Edoardus Kaize.

Hal senada di sampaikan Nathan Pahabol, Sekretaris Tim Pemenangan JHOSUA yang juga adalah kader Gerindra itu menyoroti sejumlah pelanggaran yang terkesan di biarkan oleh penyelenggara bahkan juga Panwas, membuat mereka tidak menerima hasil Pilgub Papua 2018 ini.

“banyak laporan bahwa penyelenggara, bahkan Ketua KPUD tidak indpeenden, melanggar etika penyelenggara, karena penyelenggara secara terang dan terbuka menyampaikan ke public soal kedekatannya dengan Ketua Timses paslon lain seperti yang dilakukan oleh Ketua KPUD Tolikara, dia itu penyelenggara, jadi tidak boleh membuat keterangan begitu, karena itu merugikan” kata Nathna Pahabol sembari menegaskan bahwa partainya dan PDI P akan memposisikan diri sebagai oposisi di parlemen dalam lima tahun ke depan.

Sesuai pengumuman di website Mahkamah Konstitusi, penerimaan Perselisuhan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah dibuka sejak tanggal 4 Juli 2018 lalu dan akan di tutup pada Rabu, 11 Juli 2018 besok hingga pukul 24.00 WIB atau pukul 02.00 WIT, Kamis (12/7/2018) dini hari.

Pendaftaran gugatan ke MK bisa di lakukan secara online melalui aplikasi Sistem Permohonan Elektronik (SIMPEL) di laman http://simpel.mkri.id/ sebelum batas akhir pengajuan permohonan, dan nantinya tinggal di tindak lanjuti dengan melengkapi berkas – berkas permohonan denga menyerahkan berkas permohonan langsung ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 4 rangkap.

Berdasarkan penelusuran Lingkar Papua di laman http://simpel.mkri.id/ jadwal tahapan penerimaan permohonan pada tanggal 4 Juli – 11 Juli 2018 pada pukul 07.30-24.00 WIB, tahap pelayanan umum pada tanggal 12 Juli – 25 Juli 2018 pada pukul 07.30 sampai 17.00 WIB, sedangkan tahap persidangan akan di mulai sejak 26 Juli – 26 September 2018 pada pukul 09.00-17.00 WIB. (***)

Reporter         : Titie
Editor             : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*