Tim Papua Cerdas Minta KPK Telisik Dana Pilgub Papua 1,1 Triliun

Mengenakan ikat kepala hitam tanda duka cita matinya demokrasi di Papua, Tim Papua Cerdas bersama pasangan calon JHOSUA menyatakan menolak hasil Pilgub Papua dan meminta KPK usut dana Pilgub Papua Rp. 1,1 Triliun. (Foto : ist/ Lingkar Papua)
Mengenakan ikat kepala hitam tanda duka cita matinya demokrasi di Papua, Tim Papua Cerdas bersama pasangan calon JHOSUA menyatakan menolak hasil Pilgub Papua dan meminta KPK usut dana Pilgub Papua Rp. 1,1 Triliun. (Foto : ist/ Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA— Tim Koalisi Papua Cerdas yang mengusung pasangan calon Jhon Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae (JHOSUA) mendesak agar penegak hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan untuk menusut penggunaan dana Pilgub Papua sebesar Rp. 1,1 Triliun.

“kami mendesak KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk segera melakukan pemeriksaan kepada KPU Provinsi Papua, terkait penggunaan anggaran sebesar Rp. 850.000.000.000,- dan Bawaslu Provinsi Papua sebesar Rp. 250.000.000.000,- pada pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur 2018”, kata Ketua Tim Papua Cerdas, Edoardus Kaize dan Sekretarisnya Nathan Pahabol dalam release yang diterima Lingkar Papua, Selasa (10/7/2018).

Secara terpisah Edoardus Kaize menjelaskan pelaksanaan Pilgub Papua 2018 memperlihatkan sejumlah pelanggaran yang di lakukan oleh penyelenggara, mulai dari tingkat atas hingga bawah, bahkan sejumlah tahapan yang tidak maksimal bahkan tidak di laksanakan padahal alokasi dana yang di sediakan dari APBD Provinsi Papua sangat besar, baik untuk KPU Provinis maupun kepada Bawaslu yang nominalnya mencapai Rp. 1,1 Triliun.

Baca Juga:  Meliput di Daerah Rawan Konflik, Jurnalis Diminta Koordinasi dan Merapat ke Polisi

Selain itu juga, Tim Koalisi Papua Cerdas yang merupakan gabungan dari partai PDI Perjuangan, Gerindra, PBB dan Perindo mendesak agar Bawaslu segera menindak lanjuti sejumlah laporan pelannggaran yang telah di laporkan oleh Tim Papua Cerdas di tingkat Panwaslu Kabupaten selama ini.

”Panwaslu Kabupaten harus bertindak tegas, independen, juga kami mendesak Bawaslu mengambil langkah-langkah terobosan untuk mengungkapkan sejumlah pelanggaran Pemilukada yang terjadi di selama PIlgub Papua ini”, kata Edoardus Kaize dan Nathan Pahabol dalam releasenya.

Selain itu juga mereka mendesak agar pimpinan Polri menindak tegas terhadap oknum kepolisian yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi paslon JHOSUA di kantor KPU Tolikara saat berlangsungnya pleno perhitungan suara tingkat Kabupaten Tolikara.

“kami menyesalkan dan mengutuk praktik-praktik kotor dan curang yang memanipulasi hak dan kehendak rakyat yang dilakukan sejumlah pihak di sejumlah daerah untuk memenangkan paslon tertentu, terutama di daerah – daerah yang menggunakan “sistem noken” atau “sistem ikat suara”,  praktik-praktik yang timbul karena syahwat politik dan telah memasung hak politik rakyat”, kata Edoardus Kaize lagi.

Baca Juga:  Ada Pemalsu Dokumen Kewarganegaraan di Abepura, Satu Dokumen Ongkosnya Hanya 80 Ribu

Pada kesempatan itu juga, Tim Papua Cerdas mendesak agar DPR RI segera mengagendakan untuk membuat regulasi pengganti penggunaan sistem noken atau sistem ikat suara karena penerapan sistem tersebut pada faktanya selalu dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai dalih kecurangan dengan tidak membagikan formulir C6 kepada pemilih dan C1 kepada saksi.

Mereka juga menyatakan duka cita mendalam atas kematian demokrasi di Provinsi Papua akibat terjadinya praktik-praktik kotor dan curang yang mengkhianati suara rakyat, menurut mereka dalam pelaksanaan Pilgub Papua tahun 2018 ini rakyat dipaksa untuk mendapatkan pemimpin dengan cara-cara yang tidak fair.

“Kami dengan  tegas menolak hasil Pilgub Papua, kami pasti menerima apapun hasil Pilgub sepanjang dilaksanakan dengan cara-cara yang jujur adil dan beradab”, kata keduanya saat memberikan keterangan pers bersama pasangan calon Jhon Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae (JHOSUA) di salah satu restaurant milik pengurus DPP PDI Perjuangan yang berlokasi di Kampung Yoka, Kota Jayapura, Selasa (10/7/2018).

Baca Juga:  DPR Papua Soroti Berbagai Aksi Penjambretan di Argapura Pelni, Harus Ada Penanganan Serius

Dengan mengenakan ikat kepala hitam sebagai symbol berduka atas matinya demokrasi, baik Tim Papua Cerdas maupun pasangan calon JHOSUA juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pendukung, para simpatisan, dan para relawan JHOSUA yang telah bekerja keras dengan hati yang rela guna meraih simpati rakyat.

“kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Papua yang baru, yang sesungguhnya melanjutkan kerja para pendahulunyam kami mengajak KPU dan Bawaslu yang baru dan semua pihak yang masih punya hati untuk bergandengan tangan memperbaiki dan membangun kehidupan berdemokrasi di Provinsi Papua yang lebih sehat, bermartabat, dan beretika ke depannya”, kata Edoardus Kaize dan Nathan Pahabol.

Mereka juga menyampaikan ucapan terima kasih khusus dan special kepada 932.008 pemilih yang telah menggunakan hak suaranya secara cerdas, bermartabat, dan meminta kepada para pendukungnya untuk bersama-sama mengawal proses demokrasi dan pembangunan di Provinsi Papua yang adil dan beradab. (***)

Reporter         : Titie
Editor             : Walhamri Wahid

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*