KPU Papua Siap Beradu Data di Mahkamah Konstitusi

Komisioner KPU Papua, Tarwinto. (Foto : Titie/Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA –  KPU Papua menyatakan siap menghadapi guguatan dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang melayangkan gugatan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

“KPU Papua siap, dan mari kita beradu data,” kata Tarwinto selaku Komisoner KPU Papua, kepada wartawan diruang kerjanya, Rabu (12/7/2018) lalu.

Sehari sebelumnya, tepatnya pukul 21.47.51 WIB, pasangan Wempi Wetipo dan Habel Melkias Suwae (JHOSUA) resmi mendaftarkan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Papua Tahun 2018, dengan APPP Nomor : 59/1/PAN.MK/2018, dimana dalam gugatannya, Paslon JHOSUA meminta MK  membatalkan Keputusan KPU Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

Dalam gugatan itu, JHOSUA juga meminta MK memerintahkan KPU Papua untuk melaksanakan PSU di 16 Kabupaten/Kota yang menggunakan sistem noken.

Baca Juga:  Tambang Rakyat Bukan Ilegal Mining !

Terkait isi permohonan tersebut, Tarwinto mengatakan, jumlah kabupaten yang menggunakan sistem Noken saat Pilgub Papua Tahun 2018 sebanyak 14 Kabupaten sebagaimana Keputusan KPU Papua Nomor 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken/Ikat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Provinsi Papua.

“hanya 14 daerah yang menggunakan sistem Noken/Ikat dan itu kesepakatan bersama, kalau sekarang itu dipersoalkan ya aneh, kenapa sebelum-sebelumnya tidak dipersoalkan,” kata Tarwinto tanpa merincinkan jumlah Distrik dan TPS yang menggunakan sistem tersebut.

Kata Tarwinto, memang untuk sistem Noken/Ikat tidak termuat dalam produk hukum KPU secara nasional, tapi MK mengakui adanya sistem Noken,  sehingga MK  minta KPU Papua untuk berangsur-angsur mengurangi penggunaan sistem tersebut. Ia juga mengakui, bahwa dibanding dengan Pilkada Tahun sebelumnya, penggunaan sistem Noken dibeberapa TPS sudah dikurangi, bahkan dari 14 Kabupaten tersebut, tidak semua TPS menggunakan sistem Noken.

Baca Juga:  Sambangi Pasar Mama Papua, Presiden Beli Setumpuk Jambu, Jeruk, Jahe dan Sebotol Madu

Ia mencontohkan, di Kabupaten Intan Jaya, Sugapa tidak menggunakan Noken, Kabupaten Paniai di Enarotali sudah menggunakan kotak suara.

“jadi ada sekian TPS langsung menggunakan kotak suara.Hanya Mamberamo Tengah yang menggunakan Noken sepenuhnya. Sementara kabupaten yang lain ada beberapa yang menggunakan kotak suara,” kata Tarwinto menegaskan kembali apapun isi gugatannya itu menjadi haknya Paslon.

Hanya saja, lanjut Tarwinto, isi permohonan yang disampaikan, hendaknya didetailkan, pelanggaran di TPS mana? Kabupaten Apa? apa pelangarannya. “Jika dikatakan masif, ya  seperti apa, dan sudah diberikan kewenangan kepada masing-masing, timses paslon juga paham,” katanya kembali menjelaskan bagaimana proses rekaman disetiap tingkatannya gimana?  sebab, dalam prosesnya setiap tingkatan tidak ada pengaduan dari Panwaslu.

Bahkan, jika  memang ada persoalan ditingkat TPS, pastinya Panwaslu dan Bawaslu memberikan rekomendasi saat rekap suara. “Tapi nyatanya setiap tingkatan antara KPU dan Panwaslu ataupun Bawaslu dan timses tidak ada soal, bahkan tidak ada bukti apapun yang dilampirkan saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi,” jelas Tarwinto

Baca Juga:  Enembe : 2023 Dana Otsus Stop, Daerah Harus Mampu Kelola SDA Untuk PAD

Soal tudingan adanya 600 sekian suara yang tercoblos sebelum hari pencoblosan sebagaimana isi gugatan JHOSUA di MK, menurut Tarwinto, harusnya itu di proses ditingkat Kabupaten. “Banyak kan PSU yang berkaitan dengan dicoblos oleh KPPS sendiri, contohnya di Timika ada 2 TPS langsung ditindak lanjuti Panwas,” katanya.

Harusnya, temuan serta dugaan itu dilaporkan saat itu juga, sehingga panwas berikan rekomendasi untuk PSU. “nah kalau sudah masuk di rekap provinsi ya berarti semua persoalan di tingkatan sebelumnya sudah selesai,” jelas Tarwinto lagi  kembali mempertegas bahwa pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan dalam gugatan harus diperjelas dari Kabupaten mana, TPS berapa dan jangan mengeneralisir semua kabupaten. (TIS)

Berikan Komentar Anda

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*